Tekan Angka Kemiskinan, Pemkab Optimalkan Anggaran JPS

Harianjogja.com, KULONPROGO--Guna menekan angka kemiskinan di wilayah Bumi Binangun, pemerintah kabupaten Kulonprogo memutuskan untuk mengoptimalkan anggaran jaring pengaman sosial (JPS). Angka kemiskinan di wilayah kabupaten Kulonprogo sendiri masih tercatat di angka 18,01 persen.

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan jaring pengaman sosial di wilayah kabupaten Kulonprogo terdiri dari program yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Kulonprogo sendiri. Mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga bantuan penguatan ekonomi masyarakat.

"Kami berencana untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan JPS untuk menekan penambahan angka kemiskinan di Kulonprogo. Program JPS dari pusat kan sangat banyak, begitu juga dengan bantuan dari Pemda DIY dan kabupaten dalam penanganan masalah kemiskinan," kata Bupati Kulonprogo Sutedjo pada Jumat (20/8/2021).

Lebih lanjut, berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, tingkat kemiskinan di wilayah Bumi Binangun pada 2020 berada di angka 18,01 persen atau setara dengan 78.060 jiwa. Pandemi Covid-19 disinyalir menjadi faktor penyebab angka kemiskinan di wilayah kabupaten Kulonprogo yang masih terbilang tinggi.

"Berdasarkan hasil survei pandemi Covid-19, masyarakat yang berpendapat rendah kurang dari Rp1,8 juta per bulan. Tujuh dari 10 orang mengalami penurunan pendapatan sehingga masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan [hampir miskin] menjadi miskin," kata Sutedjo.

DPRD Kabupaten Kulonprogo angkat suara terkait dengan upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkab Kulonprogo. Bahkan, dewan meminta agar Pemkab Kulonprogo mengevaluasi RPJMD periode 2017-2022, khususnya terkait dengan program pengentasan kemiskinan.

Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan anggaran yang digelontorkan terkait dengan pemberian bantuan kepada kelompok usaha bersama (Kube) patut dievaluasi. Dikarenakan, dana yang digelontorkan dinilainya tidak berdampak signifikan.

"Anggaran sebesar Rp12 miliar yang diberikan kepada sekitar 600 kelompok usaha bersama [Kube] nyatanya tidak berdampak signifikan. Dari 600 Kube yang diberikan bantuan beberapa waktu lalu, yang aktif hanya 15 persen, sisanya Kube pasif atau kegiatannya tidak ada," kata Akhid beberapa waktu lalu.

Berdasarkan catatan dari instansinya, sejak tahun 2020 lalu anggaran pengentasan kemiskinan terbilang fantastis nilainya. Namun, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Angka kemiskinan di kabupaten Kulonprogo masih berada di angka 18,01 persen.

"Pemkab Kulonprogo juga telah menggelontorkan puluhan miliar anggaran untuk program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis. Namun, anggaran penanganan kemiskinan itu belum berdampak pada penurunan kemiskinan, padahal anggarannya sangat tinggi," kata Akhid. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News