PHRI DIY Minta Wisata Dibuka

Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta Pemerintah membuka objek wisata. Pasalnya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang kembali diperpanjang hingga Senin (6/9/2021) tidak dibarengi dengan solusi yang jelas.

“Kami menyayangkan sekali perpanjang PPKM ini. Kami meminta untuk pembukaan kembali akses jalan, seperti di Jalan Margo Utomo, Tugu ke Selatan itu. Kemudian akses ke Pantai di Gunungkidul, dan objek wisata lain. Biar mereka bisa bertahan hidup sendiri. Hingga saat ini belum ada bantuan, baru sembako itu,” ujar Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, Selasa (31/8/2021).

Deddy menegaskan ekosistem pariwisata harus dibuka, dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk industri Perhotelan dan Restoran, dikatakannya telah siap dengan sertifikasi, verifikasi dan vaksinasi.

“Kami sudah kehabisan oksigen juga. Pada dasarnya kalau ada dana stimulus, hibah atau kebijakan lain yang membantu kami meminta itu, tetapi sampai sekarang kan belum ada. Kami harus bertahan sendiri. Ini kan tidak tahu sampai kapan perpanjangan nanti,” ujar Deddy.

Baca juga: Persiapkan Belajar Tatap Muka, Sleman Genjot Vaksinasi Pelajar

Okupansi untuk saat ini juga masih terbilang rendah. Terlebih untuk hotel bintang 4 ke bawah hanya pada kisaran 0-15%. Efek tersebut tidak hanya dirasakan pada hotel, namun juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak menyuplai kebutuhan hotel maupun restoran.

Dampak ke UMKM

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM), Srie Nurkyatsiwi mengatakan tidak bisa dimungkiri wisata dan UMKM saling berkaitan. Dampak yang dirasakan hotel maupun resto turut berdampak juga pada UMKM. Meski begitu, pelaku UMKM dinilainya, masih memiliki peluang-peluang lainnya.

“Produk yang biasa ditaruh di hotel sudah pasti drop. Ada penurunan pasti, tetapi di sana juga bukan satu-satunya kan. Ada penjualan secara daring juga. Itulah yang kami dorong. Persentase saat ini sudah banyak yang berjualan secara daring,” ujar Siwi.

Selain itu, Siwi mengatakan pihak dinas juga terus berupaya mendorong, memberi pelatihan kepada pelaku UMKM. Agar nantinya ketika sudah ada pelonggaran, UMKM benar-benar siap. Siap dalam menjaga kualitas, serta bisa menjaga kontinuitas produksinya. “Kami selalu berupaya tetap mendampingi, jangan sampai nanti UMKM tidak siap,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News