DPRD Bantul Dorong Tambahan Anggaran Atasi Kekeringan dan Karhutla
DPRD Bantul mendorong tambahan anggaran APBD Perubahan 2026 untuk mengantisipasi kekeringan dan karhutla selama kemarau.
Para peserta didik sedang melakukan kegiatan dalam PTM hari pertama di SMKN 1 Jogja, Senin (19/4/2021). /Harian Jogja-Sirojul Khafid
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi D DPRD Kota Jogja tidak setuju dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah meski status PPKM wilayah setempat telah turun menjadi level 3. Dewan menyebut, sebelum status tanggap darurat Covid-19 dicabut dan tidak ada sosok yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PTM, hendaknya rencana itu ditunda demi keselamatan murid.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan mengungkapkan status tanggap darurat Covid-19 masih berlaku sampai saat ini. Sebab, pandemi belum usai dan deklarasi atau pencabutan terhadap produk hukum itu juga belum dilakukan. Di lain hal, pelaksanaan vaksinasi kepada para pelajar khususnya di Kota Jogja juga belum menyeluruh, sehingga pihaknya ragu terhadap PTM.
BACA JUGA: Watu Lumbung Tak Layak Buka, DIY Usulkan Objek Wisata Lain
"Paling hanya berapa persen pelajar yang sudah divaksinasi dan mestinya ini yang harus jadi pertimbangan eksekutif untuk melakukan uji coba atau simulasi PTM. Karena PTM ini kan tidak semua pelajar berasal dari kota, mungkin juga ada yang dari kabupaten lain, kalau secara prinsip untuk PTM saya menolak, karena harus ada yang bertanggung jawab kalau ada penularan di sekolah. Itu yang harus jelas dulu," kata Krisnadi, Jumat (10/9/2021).
Dia menjelaskan, pejabat eksekutif mesti mengkaji dengan komprehensif sebelum PTM dilaksanakan. "Ini kan buat jaga-jaga juga dan kalau PTM secara umum harus ada deklarasi pencabutan status tanggap darurat dulu, ya meskipun kasusnya landai dan itu dijadikan landasan kebijakan kenapa tidak dicabut statusnya," kata dia.
Krisnadi mengaku juga belum mendapat koordinasi dengan Pemkot Jogja atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jogja soal rencana PTM. Oleh karenanya, menurut Krisnadi paling mutlak PTM bisa digelar jika seluruh murid sudah divaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua. "Minimnya PTM digelar itu sudah tervaksin semua pelajar, meskipun bentuknya simulasi dahulu. Mungkin paling tidak sekitar awal tahun depan baru bisa diuji coba," ujarnya.
Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan berencana menggelar PTM simulasi pasa 13 September mendatang. Pada simulasi itu, PTM dilaksanakan secara bertahap yakni untuk jenjang SMP dan SD hanya diperbolehkan murid kelas VI saja yang bakal mengikuti PTM. Sementara, untuk kelas I-V masih mengikuti pembelajaran daring.
"Kami lakukan bertahap, karena sambil melihat perkembangan situasi dan keadaan pandemi. Secara bersamaan nantinya juga akan dievaluasi," imbuhnya.
Heroe beberapa waktu lalu juga menyatakan bahwa, vaksinasi yang digelar di sejumlah sentra vaksinasi pelajar telah rampung pada 4 September lalu. Cakupan vaksin kepada pelajar bahkan telah mencapai 83 persen.
"Dari SD, madrasah, SMK, SMA, pondok sudah divaksin. Selebihnya masih berada di luar kota di kampung halamannya atau ada yang tidak mendapat izin orang tuanya," kata Heroe.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul mendorong tambahan anggaran APBD Perubahan 2026 untuk mengantisipasi kekeringan dan karhutla selama kemarau.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 5 September 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jadwal lengkap hingga tiba di Jogja.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 5 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun, tarif Rp8.000, dan cara pembayarannya.
OJK DIY menyebut judi online bisa mendorong masyarakat menggunakan pinjol. Outstanding P2P lending DIY capai Rp1,41 triliun.
DPRD Sleman mendorong perbaikan data desil dibuka berkala agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data.
Banjir bandang Nepal-China menewaskan 1.280 orang dan membuat lebih dari 5.620 orang hilang. Operasi pencarian memasuki pekan kedua.