Menguatkan Klaster Logistik Kebencanaan di DIY

Harianjogja.com, UMBULHARJO – Dalam keadaan bencana, logistik menjadi salah satu faktor penting. Logistik ini menentukan keberlangsungan hidup baik korban maupun pasukan penanganan bencana. 

Kepala Bidang Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Robertus Ali Sadikin, sejauh ini baru DIY yang memiliki Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY tentang Klaster Logistik. Daerah lain di Indonesia belum memilikinya. SK Gubernur DIY tentang Klaster Logistik berawal pada 2016.

Untuk semakin menyempurnakan SK tersebut dan menyiapkan sumber daya yang sesuai, BPBD DIY dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar pelatihan. Dengan tajuk Penguatan Sistem Management Optimasi Jaringan Klaster Logistik DIY, pelatihan berlangsung secara luring di Jakarta dan daring di DIY. Peserta terbagi dalam tiga kelompok yang membahas tentang perencanaan dan evaluasi logisti; penyiapan dan pemilahan logistik; serta transportasi dan distribusi logistik.

Pelatihan secara daring dalam dua hari ini juga sebagai role model dari BNPB. Sebelumnya belum ada pelatihan secara daring dari BNPB. Hari pertama berupa materi dan hari kedua berupa simulasi. Banyak bahasan-bahasan dan penyelesaian masalah yang sering terjadi di lapangan. Sebagai contoh, bantuan yang datang dari luar negeri atau pihak swasta.

“Kesiapan menerima pendanaan dari luar negeri prosesnya agak lama dan berbelit,” kata Ali, Kamis (10/9). “Batuan pihak luar selain pemerintah, tidak jarang mereka maunya langsung ke lokasi, tidak koordinasi dengan petugas. Ini bikin kami kerja dua kali.”

Tidak hanya bantuan dari eksternal, dari internal pemerintah juga masih perlu penguatan koordinasi. Saat suatu daerah telah ditetapkan menjadi wilayah bencana, terutama yang ranahnya sudah provinsi, maka ada beberapa sumber pendanaan. Seluruh sumber dari pemerintah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat perlu ada regulasi yang efisien dan cepat.

Selain itu, ada bahasan tentang managemen logistik di lapangan. Berdasarkan pengalaman bencana yang pernah terjadi di DIY seperti gempa, tidak jarang distribusi logistik tidak sampai di daerah yang jauh. “Waktu gempa Bantul, logistik untuk Srandakan, baru sampai di Sewon sudah dicegat. Sudah habis sebelum sampai. Sektor pengamanan logistik dan jalur transportasi perlu dibahas juga,” kata Ali.

Peserta pelatihan tidak hanya dari BPBD DIY dan kabupaten kota serta BNPB, namun juga dari Lembaga terkait seperti Dinas Sosial, BMKG, dan lainnya. Ada sekitar 90-100 peserta. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY, Danang Samsurizal, dalam pelatihan juga ada simulasi penanganan bencana Merapi. Selain Merapi yang sudah beberapa kali meletus, kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri. Perlu upaya menyelamatkan warga dari bencana Merapi sekaligus pandemi.

Simulasi ini agar peserta lebih paham peran masing-masing. “Untuk mempertegas tentang skenario rencana penanganan kalau Merapi meletus, agar rencana sesuai dan sumber daya siap,” kata Danang. “Ada diskusi tentang siapa berperan apa, di mana, dan ngapain. Sehingga semua orang bisa dengar, misal temannya sudah melakukan ini, yang lain perlu membantu atau mengerjakan sesuatu yang lain.”

Saat bencana terjadi, tidak jarang berbagai pihak banyak yang tergerak dan merespon. Namun masih sering berjalan sendiri-sendiri dan terpisah. Pengelolaan data dan informasi masing-masing juga belum begitu kuat. Sebagai contoh, kebutuhan dan sumber daya yang ada tidak selalu sinkron. Itu bisa menjadi hal yang merepotkan.

Terlebih situasi bencana selalu berbeda kondisinya. Walaupun Merapi sudah beberapa kali meletus, namun setiap letusan memiliki jenis yang berbeda. Misal bentuk material yang keluar, daerah terdampak, dan sebagainya. Ini juga menentukan jenis penanganan.

“Jenisnya bisa berbeda, harus waspada. Jangan euforia karena pernah menangani sebelumnya. Gempa juga seperti itu, kadang sumbernya di darat, kadang di laut,” kata Danang.

Dengan pelatihan ini, harapannya sense of crisis masyarakat tentang bencana tetap ada. Terlebih DIY memiliki 13 resiko bencana termasuk tsunami, angin puting beliung, gempa, dan lainnya. Selain itu, dengan pelatihan juga harapannya koordinasi dan akses informasi menjadi lebih mudah dan efisien. “Dan harapan terakhir, semoga hasil pelatihan ini tidak digunakan, [artinya DIY aman dari bencana],” kata Danang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News