Soal Pengurangan Populasi Monyet, Pemerintah Sriharjo Tunggu Kajian DLHK & BKSDA

Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Sriharjo, Imogiri terus menunggu hasil kajian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta dalam upaya mengurangi populasi Makaka (sejenis monyet dari famili Cercopithecidae) yang beberapa waktu terakhir menyerang lahan petani dan turun ke pemukiman.

“Yang jelas kami masih menunggu dari DLHK DIY dan BKSDA Yogyakarta terkait realisasi apakah nantinya akan ada pengurangan terhadap populasi Makaka di tempat kami,” kata Lurah Sriharjo, Titik Istiyawatun Khasanah, Senin (27/9/2021).

Titik juga belum bisa memastikan berapa besar kuota yang dimiliki oleh DLHK DIY dan BKSDA Yogyakarta terkait monyet yang akan ditangkap. Sebab, kewenangan itu ada di DLHK DIY dan BKSDA Yogyakarta.

“Kewenangan itu ada di DLHK DIY dan BKSDA Yogyakarta. Kami hanya mengikuti saja nantinya,” jelas Titik.

Diakui oleh Titik, Makaka sudah mulai terlihat di beberapa halaman rumah warga di Padukuhan Pengkol, Sriharjo, awal bulan lalu. Mereka terlihat mencari makan. Hal ini terjadi setelah stok makanan mereka yang merupakan lahan pertanian warga di atas kawasan pemukiman mulai habis.

Baca juga: Sidang Nani Satai Beracun Kembali Digelar Senin Pagi

“Salah satunya terlihat di halaman pak Subani. Untuk itu, kami sedang mencari cara agar mereka tidak menjadi hama. Karena menurut penuturan warga, koloninya saat ini sudah sampai ratusan,” kata Titik.

Menurut Titik, selain opsi untuk mengurangi koloni dari Makaka. Pihaknya juga memiliki opsi hidup berdampingan dengan Makaka. “Untuk itu kami sedang berkoordinasi, bagaimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut,” jelasnya.

Menurut Titik, pencanangan hutan agroforestri atau wanatani seluas 7,5 hektar di wilayahnya membuatnya semakin optimistis pengendalian serangan Makaka akan mampu dimaksimalkan. Karena jika kawasan hutan tersebut sudah sudah ditanami tanaman buah-buahan, maka Makaka akan turun dan tidak masuk ke kawasan pemukiman warga.

“Kalau turun ini bisa menjadi aset wisata," jelasnya.