Dewan Kulonprogo Menilai Desa Wisata Mampu Dongkrak Perekonomian Lokal

Harianjogja.com, WATES--Dewan Kulonprogo menyoroti soal upaya Pemkab setempat dalam pengembangan desa wisata. Potensi desa wisata dinilai mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Bumi Binangun. Pengembangan desa wisata diharapkan mampu bersinergi dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa atau kalurahan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulonprogo Istana mengatakan pengembangan desa wisata dengan didasarkan potensi maupun budaya lokal di masing-masing desa atau kalurahan diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun mancanegara untuk datang ke desa wisata.

"Sehingga, wisatawan yang datang ke Kulonprogo tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, namun bisa belajar budaya dan seni lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata harus dipadukan dengan kearifan lokal dan budaya lokal supaya berkarakter," ujar Istana pada Sabtu (2/10/2021).

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Dikatakan Istana, mekanisme pengembangan desa wisata di wilayah Kulonprogo mampu dilakukan dengan sejumlah cara. Salah satunya adalah akses pendanaan dengan mengoptimalkan anggaran dana keistimewaan yang dimiliki oleh Pemda DIY.

Baca juga: Seluruh Sekolah di Jogja Sudah Dibuka, Pemkot Klaim Tak Ada Kasus Covid-19

"Pengembangan desa wisata maupun aktivitas pariwisata secara umum mampu mendongkrak pendapatan daerah. Terlebih, saat ini di Kulonprogo terdapat proyek strategis nasional seperti bandara Yogyakarta International Airport dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Borobudur. Sehingga, akses masyarakat masuk ke Kulonprogo semakin dipermudah," imbuh Istana.

Lebih lanjut, Istana juga menyinggung soal kebijakan untuk melakukan penyusunan kembali Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Kulonprogo. Penyusunan kembali Ripparda dinilai menjadi upaya yang logis terhadap paradigma perkembangan kepariwisataan di Kulonprogo.

"Nantinya Ripparda bisa dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Organisasi perangkat daerah terkait juga diharapkan turun tangan untuk melakukan pendampingan kepada desa wisata yang ingin melakukan inovasi. Prosedur administrasi seperti perizinan nantinya akan lebih berjalan mulus jika ada pendampingan," terang Istana.

Bupati Kulonprogo Sutedjo menilai jika pengembangan desa wisata di wilayah Kulonprogo sudah berjalan. Perkembangan desa wisata berbasis masyarakat dan menjunjung potensi lokal juga telah berjalan cukup pesat. Upaya pengembangan desa wisata diharapkan mampu mendatangkan kunjungan wisatawan ke Kulonprogo.

"Sehingga wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara tidak jenuh untuk berkunjung ke Kulonprogo. Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kulonprogo juga terus kami dorong untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi desa wisata yang ingin naik kelas," ujar Sutedjo.