Duh...Masih Ada Warga DIY Menolak Vaksin

Harianjogja.com, JOGJA-Satuan Tugas Percepatan Vaksinasi DIY, Sumadi, menyebut masih ada sejumlah warga DIY yang menolak vaksin Covid-19. Pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat agar yang menolak tersebut bisa divaksin.

“Mereka [yang menolak vaksin] selama ini dari hasil analisis kita termakan berita yang tidak benar, kita luruskan lagi. Terutama kaum-kaum yang masih belum mengerti sepenuhnya tentang vaksin itu,” kata Sumadi, Minggu (10/10/2021).

Sumadi tidak menyebut jumlah yang menolak vaksin, namun diakuinya tidak terlalu banyak. Meski demikian Satgas terus berupaya agar semua warga DIY dapat tervaksin untuk mencapai herd immunity atau kkebalan komunal sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal.

Lebih lanjut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum ini menargetkan capaian vaksinasi 100 persen pada akhir November mendatang untuk dosis pertama. Sementara dosis kedua 100% ditargetkan pada awal Januari 2022 mendatang, “Kita targetkan Januari itu sudah clear semuanya soal vaksin. Ada rentang tiga bulan dari November, kami yakin terpenuhi,” ujar Sumadi.

BACA JUGA: Pemprov DKI Tunggu Pihak Formula E untuk Tentukan Lokasi

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan cakupan vaksinasi sampai 8 Oktober lalu sudah mencapai 85,25% atau 2.454.985 jiwa untuk dosis pertama dari total sasaran 2.879.699 jiwa. Sementara dosis kedua sudah mencapai 54,86% atau 1.579.885 dari total sasaran. Capaian perkabupaten dan kota tertinggi Jogja 100%, kemudian Sleman 79,67%, Kulonprogo 75,67%, Bantul 68,68%, Gunungkidul 68,02%.

Sumadi mengatakan yang masih menjadi perhatian adalah Bantul dan Gunungkidul karena capaian vaksinasi di dua kabupaten tersebut masih di bawah 70%. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan kepala Dinas Kesehatan di dua kabupaten tersebut untuk segera mempercepat dan Pemda DIY juga akan memperioritaskan permohonan vaksin di dua daerah itu.

“Percepatannya ya itu mereka mengoptimalkan layanan kesehatan yang ada di puskesmas dan jemput bola. Kita minta pendataan sampai ke tingkat RT dan RW, untuk didata mana yang belum. Bila perlu dijemput untuk vaksin,” kata Sumadi.

Untuk sumber daya manusia atau petugas vaksin diakuinya tidak menjadi persoalan, karena selama ini pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Selain itu yang update administratif dengan memberdayakan PNS khususnya yang baru. Jadi tenaga teknis medis itu khusus yang vaksinator, dan verifikasi calonnya yang akan divaksin.

Soal stok vaksin, Sumadi memastikan selalu ada, “Akhir-akhir ini stok vaksin kita selalu dipenuhi dari Kementerian Kesehatan hanya Bantul yang morderna kita mintakan alhmdulillah sudah bisa,” tandas Sumadi.

Sebelumnya Mantri Pamong Praja Pakualaman, Cahya Wijayanta mengatakan dari total sasaran vaksin sebanyak 9.086 di wilayahnya, yang tidak sanggup vaksin atau masih belum siap untuk divaksin atau menolak ada 371 orang. “Yang tidak sanggup dia stres tidak mau divaksin atau takut seperti itu, sehingga saat akan divaksin tidak mau, kita tidak bisa memaksa namun tetap pendekatan,” kata Cahya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News