STPN Bersiap Jadi Politeknik

Harianjogja.com, SLEMAN- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) saat ini dalam proses transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi politeknik. Selain itu, lembaga pendidikan ini juga menyiapkan status dari Satker Pendidikan biasa menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan bahkan jika memungkinkan menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Ketua STPN Senthot Sudirman mengatakan transformasi STPN menjadi Politeknik mensyaratkan adanya tiga program studi (Prodi) DIII atau D-IV. Hal itu sebagai konsekuensi empiris atas rencana tersebut. "Untuk menjadi Politeknik, STPN juga harus membentuk tiga Prodi-Prodi baru," katanya usai mewisuda 676 orang lulusan STPN ke 25, Minggu (10/10/2021).

Kegiatan wisuda sendiri digelar dengan dua metode, daring dan luring. Selain untuk menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisuda, hal itu dilakukan sekolah untuk ikut mencegah penyebaran Covid-19. Sebab sebagaian besar yang diwisuda mengikuti kegiatan secara virtual.

BACA JUGA: Piala Thomas: The Daddies Bawa Indonesia Unggul

Dijelaskan Senthot, persiapan STPN menjadi Politeknik dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Hal itu dimulai dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pembentukan prodi-prodi baru. Mulai Prodi D-IV dan 1 Prodi S2 Terapan. Meliputi Prodi D-IV Survei, Pemetaan dan Sistem Informasi Pertanahan, Prodi D-IV Penilaian dan Perpajakan Tanah, dan Prodi Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan Daerah.

Selain itu, lanjut Senthot, Prodi S2 Terapan Manajemen Pertanahan. Saat ini seluruh dokumen dimaksud telah siap dan siap untuk diajukan ke Kemendikbud, dan ditargetkan Prodi DIV tersebut akan dapat beroperasi pada Tahun Akademik 2022/2023. "Selain membuka prodi-prodi baru, kami juga terus melakukan pemenuhan kebutuhan dosen dan instruktur praktik. Kami masih membutuhkan dosen sebanyak 49 orang," katanya.

Menurut Senthot, pemenuhan tenaga dosen dapat dipenuhi dari proses alih tugas dari pejabat struktural BPN, rekruitmen pegawai baru, dan atau dosen tetap non PNS. Saat ini, katanya, banyak pejabat yang berkeinginan pindah tugas menjadi Dosen Tetap Non PNS di STPN. "Untuk kepentingan pengembangan kelembagaan STPN ini kami masih memerlukan dukungan dari para pimpinan di Pusat," katanya.

Dari 34 Pemda yang sudah bekerjasama, sebanyak 21 Pemda mendandatangi perjanjian kerja sama dengan STPN. Pemda-pemda ini menjadi Mitra Prodi STPN yang berperan untuk memberikan masukan penyusunan/revisi kurikulum, tempat magang kerja taruna STPN, dan pemberi lapangan pekerjaan lulusan.

"Oleh karena itu, dengan konsep kampus merdeka ini lulusan STPN sebagian akan diterima oleh Pemda pengirim sebagai mitra kerjanya. Ini bermakna bahwa tidak seluruh lulusan STPN ke depan bekerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Soegoto mengatakan pengembangan kelembagaan STPN memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta SDM baik dosen maupun instruktur. Oleh karena itu, Kementerian tentu akan mendukung upaya pemenuhan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana meliputi gedung kuliah, ruang dosen dan gedung inkubator.

"Gedung inkubator ini bertujuan untuk pengembangan kreasi dan inovasi taruna di bidang teknologi pengukuran dan pemetaan digital serta teknologi sistem informasi. Silahkan dihitung keperluan itu dan usulkan," katanya.

Pengembangan STPN yang memerlukan pemenuhan infrastruktur berupa gedung/ruang, dan peralatan serta gaji/honor dosen dan isntruktur secara otomastis nanti akan terpenuhi dengan sendirinya ketika STPN telah bertrasnformasi menjadi BLU Pendidikan.

Dengan BLU Pendidikan STPN akan dapat meningkatkan harga persatuan SKS teori, praktik, dan PKL serta meningkatkan biaya penunjang Pendidikan dan penerimaan mahasiswa jalur mandiri dengan biaya yang lebih tinggi sesuai Tarif BLU yang disetujui Kemenkeu.

"Jumlah mahasiswa STPN yang diperbanyak karena semakin banyaknya pihak yang membutuhkan alumni STPN, maka STPN akan mendapat Revenu yang sangat besar dan akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan STPN dalam pengembangannya," katanya.