Advertisement
Sinergi Kemenkeu Satu untuk Tingkatkan Kinerja Pengelolaan PNBP

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pada Senin, 18 Oktober 2021, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta diselenggarakan kegiatan sharing session implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama Direktorat Jenderal Anggaran.
Kegiatan yang dihadiri Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo beserta jajarannya dan perwakilan dari Direktorat SITP tersebut merupakan bentuk sinergi antar eselon I di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran untuk mendukung peningkatan pengelolaan PNBP dan dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Satu.
Advertisement
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa capaian PNBP Kementerian/Lembaga saat ini semakin meningkat.
Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang menjadi sebuah keniscayaan, perlu simplifikasi dalam proses penetapan Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan dukungan Teknologi Informasi.
Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021, pengajuan MP oleh satuan kerja menggunakan modul MP yang terdapat pada aplikasi e-SPM, sehingga memudahkan dan mempercepat proses penetapan MP PNBP yang digunakan sebagai batas tertinggi pencairan anggaran belanja yang sumber dananya berasal dari PNBP.
Selanjutnya, Direktur PNBP Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo menyampaikan bahwa penggunaan Dana PNBP ditujukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau optimalisasi PNBP dengan ketentuan seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN.
Pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP dilakukan berdasarkan MP PNBP dan MP PNBP tidak dapat melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA. MP PNBP ditetapkan dengan mempertimbangkan: (i) realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan; (ii) realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran sebelumnya; (iii) proyeksi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan; (iv) rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan; dan (v) hasil monitoring dan evaluasi.
Simplifikasi dan modernisasi proses bisnis pengelolaan PNBP K/L akan terus dilakukan didukung dengan penguatan monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP oleh Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Kendala dan masukan dari implementasi PMK 110/PMK.05/2021 akan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan. (*)
#KanwilDJPbDIY#DJPbYogyakarta
#DJPbHAnDAL
#KemenkeuSatu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement