Dana Haji & Umrah Tetap Aman, Jemaah Diminta Siapkan Protokol Kesehatan

Ahmad Fauzi, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag DIY (kanan) berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) Bersiap untuk Umrah & Haji yang digelar Harian Jogja, Senin (25/10/2021). - Istimewa
26 Oktober 2021 06:17 WIB Nina Atmasari Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sudah dua tahun Arab Saudi tidak membuka ibadah haji akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia. Di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) meminta calon jemaah haji untuk tetap mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ibadah haji dengan protokol kesehatan terbaru.

Hal itu diungkapkan Ahmad Fauzi, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag DIY dalam Focus Group Discussion (FGD) Bersiap untuk Umrah & Haji yang digelar Harian Jogja, Senin (25/10/2021).

"Sudah dua tahun karena kondisi, di Arab Saudi tidak membuka jemaah haji dari luar. Kemenag [RI] telah membatalkan keberangkatan Haji 2021, pembatalan ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 secara global dialami seluruh wilayah di dunia, sehingga pemerintah yang melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, maka disimpulkan untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah maka keputusan itu yang ditempuh," katanya.

Menurutnya, respons dari calon jemaah haji, saat keputusan pembatalan belum ditetapkan pun jemaah khawatir kalau diberangkatkan dengan kondisi pandemi Covid-19. Mereka lebih aman kalau ditunda. Apalagi pada Juni-Juli 2021 kasus Covid-19 sangat tinggi, jadi calon jemaah haji memaklumi pembatalan ini.

Terkait dengan biaya jemaah, Ahmad Fauzi menegaskan dana tersebut aman. Dari 3.032 jemaah di DIY yang melunasi biaya haji, sampai saat ini hanya sembilan orang yang membatalkan, yaitu mencabut biaya pelunasan yang besarnya di kisaran Rp10 juta.

Ia menegaskan Kemenag terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji, di antaranya negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi. "Semoga upaya untuk bisa memberikan pelayanan haji bisa terlaksana, misal penuh pun harus siapkan skema yang akan dilakukan, misal 50 persen, bisa buat skema yang nyaman," katanya.

Ia mengungkap ada anggapan adanya protokol kesehatan yang ketat akan berdampak pada biaya haji yang akan meningkat, karena pondokan dan pesawat perlu menjaga jarak. Namun, pemerintah telah berupaya dengan dua tahun tidak menggelar ini, tentu nilai manfaat bisa dioptimalkan untuk menanggulangi beban biaya yang mungkin muncul dari penerapan prokes tersebut.

Bidang Pengembangan Produk dan Sie Umrah,  Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY, Muhammad Fahrurrozi, menambahkan jemaah umrah Indonesia terbesar nomor dua setelah Pakistan.

"Penutupan haji dan umrah oleh Arab Saudi sangat beralasan karena Covid-19 tinggi, sulit menerapkan protokol kesehatan, karena jemaah dari luar Arab Saudi mencapai 70 persen, sehingga mencegah jemaah dari berbagai negara guna mencegah risiko terjadinya kasus Covid-19. Di samping juga vaksinasi belum masif, baru sekitar 40 persen," katanya.