Lelang Jabatan Pemkab Bantul Harus Transparan

Harianjogja.com, BANTUL—Rencana lelang jabatan oleh Pemkab Bantul disorot oleh Komisi A DPRD Bantul. Komisi A meminta agar lelang jabatan digelar secara transparan.

"Ini penting untuk menepis isu yang tidak-tidak," kata Sekretaris Komisi A DPRD Bantul Jumakir, Rabu (27/10/2021).

Komisi A akan intensif memantau proses lelang jabatan tersebut. Apalagi, telah ada kesepakatan dengan Pemkab Bantul akan ada pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk lelang jabatan.

“Kami berharap siapa pun ASN di Bantul yang  memenuhi kriteria baik umur dan persyaratan lain, ambil bagian dalam lelang jabatan," kata dia. 

Pemkab Bantul melelang jabatan untuk mengisi jabatan beberapa kepala dinas.

Jabatan yang lowong meliputi Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DP2KP), Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Disnakertrans, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, dan Kepala Bappeda, seusai pergeseran pejabat yang dilakukan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Senin (25/10/2021).

Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan sehari setelah pergeseran pejabat, Pemkab Bantul langsung menginput data  Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Sisjabti). Pengisian ini wajib dilakukan sebelum Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi untuk pengisian jabatan dan lelang jabatan.

"Baru setelah itu baru keluar rekomendasi izin dari KASN dan akan ditindaklanjuti dengan pengumuman penjaringan peserta lelang jabatan," katanya, Selasa (26/10/2021).

Helmi mengungkapkan siapa pun boleh mendaftar dalam lelang jabatan asal memenuhi persyaratan, baik dari segi golongan dan umur.  Satu jabatan minimal harus diisi empat pelamar.

"Rencana awal November kami lakukan dan nanti pertengahan Desember ada pelantikan. Nantinya juga akan ada penempatan untuk OPD baru meskipun belum ada kepala dinasnya," ucapnya.