Terserap 69,74%, Realisasi APBD DIY di Atas Rata-rata Nasional

Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengklaim realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY 2021 cukup tinggi. Meskipun, hingga November 2021, belanja APBD DIY 2021 baru terserap 69,74 persen dari total belanja Rp6,02 triliun.

"Dan sejauh ini, serapan ini sudah diatas rata-rata nasional," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso usai rapat virtual dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (22/11/2021).

Meski masuk dalam tiga besar dengan serapan belanja terbaik, Wiyos mengatakan jika serapan belanja ini harus dikejar semaksimal mungkin. Mengingat tahun 2021 akan berakhir sebulan lagi.

"Diharapkan dengan adanya belanja-belanja dari pemerintah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY," jelasnya.

Diakui Wiyos, salah satu faktor yang membuat Pemda DIY baru bisa merealisasikan serapan belanja sebesar 69,74 persen, karena banyak proyek yang kontrak pembayarannya baru akan dilakukan Desember 2021. "Nanti  jika kita realisasi belanja modal yang banyak pembayarannya di bulan Desember pasti realisasi serapan belanja kita atas 90 persen," tandasnya.

Selain mengejar serapan belanja, Wiyos juga mengungkapkan jika pada akhir 2021, Pemda DIY optimistis target pendapatan Rp5,6 triliun yang saat ini telah terealisasi 86,89 persen akan terlampaui. Sebab, masih ada pembayaran pajak kendaraan dan pendapatan dari BUMD yang bisa dikejar pada Desember 2021.

"Kami yakin realisasi pendapatan bisa lebih dari 100 persen. Karena kami mengharapkan pembayaran pajak bisa mencapai 100 persen di bulan Desember," urainya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pada rapat virtual tersebut, Pemda DIY bersama dengan pemerintah provinsi lainnya di Indonesia memang diminta oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempercepat serapan belanja dari APBD 2021.

"Harapannya nanti dana-dana yang dari Jakarta untuk APBD agar segera dikeluarkan sehingga ada pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Karena masih banyak presentasenya belum tersalurkan oleh daerah," kata Sultan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News