Jauh di Bawah UMK, Ini Besar Gaji Guru Honorer di Gunungkidul

Ilustrasi Guru
25 November 2021 19:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan kesejahteraan guru honorer mulai ada perbaikan. Meski demikian, ia berharap di peringatah Hari Guru Nasional yang jatuh pada Kamis (25/11/2021) berharap perbaikan nasib guru terus dapat ditingkatkan karena belum menyentuh seluruh honorer.

“Memang ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, tapi belum semua mendapatkan,” kata Aris, Kamis siang.

Dia mencontohkan, upaya peningkatan tersebut terlihat dari program pemerintah tentang guru pengganti. Ada sekitar 900an honorer mendapatkan status guru pengganti sehingga memperoleh penghasilan Rp800.000 per bulan.

Meski sudah ada peningkatan dari awalnya hanya Rp150.000-500.000 per bulan, namun nominalnya masih dibawah Upah Minimum Kabupaten yang diberlakukan.

BACA JUGA: Data 25 November 2021: Covid-19 di DIY Meroket Lagi, Sehari Tambah 79 Kasus

“Yang mendapatkan gaji Rp150.000-500.000 per bulan juga masih banyak karena berdasarkan data ada seribuan lebih,” ungkapnya.

Aris menambahkan, upaya peningkatan kesejahteraan juga sudah dilakukan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum lama dilaksanakan. Meski demikian, ia memberikan catatan mulai dari pelaksanaan hingga validasi data pokok pendidikan sebagai indikator dasar dalam penilaian masih bermasalah.

Aris berharap pemerintah membuat kebijakan yang lebih seimbang pada guru honorer dan PNS. Pasalnya, dari sisi ketugasan guru honorer turut berperan besar dalam membantu kelancaran aktivitas pendidikan di sekolah.

“Kalaupun ada rekrutmen prosesnya jangan menyulitkan kami,” kata Aris.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Ali Ridlo menyataka komitmennya untuk terus berjuang membantu dalam upaya penignkatan kesejahteraan guru, khususnya yang berstatus honorer. Meski demikian, perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kabupaten karena upaya memint bantuan ke Pemerintah Pusat juga terus dilaksanakan.

“Anggaran memang jadi satu kendala, apalagi di pandemi ini banyak refocusing anggaran, jadi kami belum bisa sepenuhnya mewujudkan seluruh keinginan para guru honorer,” katanya.