Bak Petir di Siang Bolong, PKL Malioboro Mengaku Dijebak soal Sosialisasi Relokasi

Harianjogja.com, JOGJA--Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro Tridharma, Rudiarto mengaku dijebak dengan undangn sosialisasi relokasi PKL oleh Pemkot Jogja.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jogja melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya setempat mulai menyosialisasikan rencana relokasi PKL di kawasan Malioboro. Sosialisasi itu digelar pada Selasa dan Rabu (23-24/11/2021) lalu di Hotel Royal Malioboro dengan sejumlah PKL yang tergabung dalam beberapa kelompok paguyuban.

Rudiarto mengatakan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya merasa dijebak. Pasalnya, undangan sosialisasi dikabarkan mendadak dan menurut dia undangan itu merupakan hasil akhir dari konflik PKL dengan salah satu penghuni toko di Malioboro beberapa waktu lalu.
Sehingga, menurutnya kebijakan relokasi di masa sekarang kurang tepat.

"Kemarin itu kami ada masalah dengan yang Gelato karena pemilik toko kan memasang kursi yang ada di tempat lapak PKL sehingga tidak bisa berjualan, saya pikir undangannya soal keputusan itu karena beberapa kali mediasi masih jalan buntu, sehingga persoalan itu kemudian diangkat ke Pemkot lewat Disbud," ujarnya, Jumat (26/11/2021).

BACA JUGA: Bertemu Rombongan Klithih Bersajam di Jalan Samas, Warga Lari Mencebur ke Sungai

"Ternyata apa yang kami dapat setelah di Royal Malioboro justru semacam petir di siang bolong, bukan PKL dikembalikan ke lapak semula yang ditempati toko itu, tapi diadakan sosialisasi untuk relokasi dan kami selaku organisasi belum bisa mengiyakan itu karena masih akan konsolidasi, namun pada dasarnya informasi itu sangat mengagetkan kami," sambung dia.

Rudiarto menyampaikan untuk saat ini pihaknya masih melakukan pertemuan dengan seluruh anggota PKL Tridharma yang berjumlah 917 PKL. Setelah pertemuan digelar, pihaknya baru akan membuat kesimpulan soal rencana relokasi tersebut. Namun, PKL disebut dia keberatan dengan rencana itu karena masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.

"Karena kita sudah selama dua tahun kena dampak pandemi begitu mulai ekonomi bergerak dan belum apa-apa sudah dilakukan relokasi. Tentu kita mengambil sikap menolak karena kondisi anggota kami, apalagi belum tentu di tempat yang baru penghasilannya bagus," kata dia.

Dia menjelaskan, berdasarkan sosialisasi diketahui bahwa PKL diberi tenggat waktu sampai akhir tahun ini. Per 1 Januari 2022 mendatang kawasan itu mesti steril dan relokasi telah dilakukan. Pemerintah juga menyiapkan tempat relokasi para PKL di area eks gedung Dinas Pariwisata DIY tepatnya utara kantor DPRD DIY.

"Pemindahannya itu sesuai dengan info yang disampaikan adalah dibuatkan selter sementara di tempat eks gedung Dispar DIY atau kantor UPT dan akan dibangun selter sementara. Dan itu akan dimulai per Januari 2022," jelasnya.

Dalam sosialisasi yang lalu sempat pula mencuat rekomendasi dari para PKL Tridharma berkaitan dengan rencana relokasi yakni anggota/lapak perkelompok harus di lotre, dari segi keluasan lapak harus dipertimbangkan, status lapak dalam jangka panjang serta pengelolaan fasilitas umum di kelola Tridharma baik parkir dan toilet.

Kemudian soal jumlah PKL yang dipindahkan juga mencuat dalam sosialisasi tersebut. Ada sebanyak 907 lapak PKL yang akan direlokasi dari PKL Tridharma namun data dari UPT hanya 843 PKL. Sementara dari Pelmani mempunyai lapak 444 akan tetapi data dari UPT hanya sebanyak 288 PKL.

Namun, menurut dia usulan itu hanya sebatas rekomendasi dan belum final. Skenario tersebut hanya usulan dari beberapa pengurus yang ikut serta dalam sosialisasi, sementara pertemuan dengan para anggota belum dilaksanakan. Pihaknya bakal menampung aspirasi anggota terlebih dahulu berkaitan dengan rencana relokasi.

"Beberapa hasil dari sosialisasi itu bagian dari skenario dan pengurus juga tidak bisa menyampaikan sepihak tanpa koordinasi dengan akar rumput yang terdampak langsung. Jadi itu juga belum final," katanya.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Jogja, Ekwanto mengatakan, tujuan sosialiasi relokasi itu adalah menyampaikan informasi jika sewaktu-waktu relokasi dan penataan kawasan Malioboro dilakukan. Dia juga masih belum membeberkan area PKL mana yang bakal direlokasi maupun tempat relokasi baru bagi para PKL itu nantinya.

"Menginformasikan ada penataan lah ke depannya. Itu masih menginformasikan saja biar tidak kaget PKL dan baru sebatas itu saja," ujarnya, Jumat (26/11/2021).

Ekwanto mengungkapkan, tahapan relokasi juga baru sebatas sosialisasi. Nantinya kewenangan untuk pemindahan, lokasi baru serta PKL mana yang akan direlokasi menjadi kewenangan Pemda DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News