Terkena Pajak Rp28 Miliar, Otoritas Bandara YIA Minta Keringanan ke Pemerintah

Suasana bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada Sabtu (1/5/2021). - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
26 November 2021 18:47 WIB Newswire Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Otoritas pengelola Yogyakarta international Airport (YIA) dikabarkan mengajukan dispensasi atau keringanan pajak ke pemerintah.

Merespons hal tersebut Bupati Kulonprogo Sutedjo masih akan melakukan kajian terkait permohonan dispensasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan Bandara Internasional Yogyakarta sebesar Rp28 miliar oleh PT Angksa Pura I.

Sutedjo di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (26/11/2021), mengatakan Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta Internasional Airport (YIA) sebenarnya Rp73 miliar, tapi dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bumi dan Bangun Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) maka turun menjadi Rp28 miliar.

Pemberian keringanan ini tertuang dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2021 huruf g bahwa Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP di atas Rp3 triliun diberikan keringanan pajak sebesar 65 persen.

BACA JUGA: Bertemu Rombongan Klithih Bersajam di Jalan Samas, Warga Lari Mencebur ke Sungai

"Namun dengan berbagai alasan dengan adanya pandemi COVID-19, Angkasa Pura I masih meminta keringanan, sehingga kami akan mempertimbangan dan akan kami bahas lagi atas permohonan dispensasi tersebut," kata Sutedjo.

Ia mengatakan hasil pertemuan antara dirinya, pejabat Pemkab Kulon Progo dengan PT Angkasa Pura I pada Kamis (25/11/2021) belum ada keputusan pengurangan pajak. PT Angkasa Pura I tetap memberikan alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan mengajukan permohonan dispensasi PBBP2 Bandara Internasional Yogyakarta.

Pembayaran PBBP2 Bandara Internasional Yogyakarta sendiri akan jatuh tempo pada 8 Desember, sehingga masih ada waktu untuk pembayaran pajak terutang tersebut.

"Selanjutnya, akan kami bahas bersama tim. Hasilnya apa, belum bisa kami sampaikan karena kami belun melakukan rapat internal," katanya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kulonprogo Muhadi mengatakan pihaknya masih melakukan kajian secara hukum karena Angkasa Pura I masih keberatan dengan terutang PBBP2 sebesar Rp28 miliar. Mereka berikhtiar mencari celah-celah lain untuk meringankan pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan pertemuan antara Pemkab Kulonprogo dan Angkasa Pura I yang dimediasi oleh Kejaksaan Negeri Kulonprogo, akan menggunakan celah bencana non-alam pandemi COVID-19.

"Ini permohonan dari Angkasa Pura I dan tim pemkab masih mengkaji dengan celah itu. Namun kami belum dapat memutuskan itu, karena keputusan akhir pada bupati," katanya.

Sumber : Antara