Tergusur JJLS, SDN Tepus 2 Masih Manfaatkan Balai Padukuhan

Kegiatan belajar mengajar di SDN Tepus 2, di Balai Dusun Blekonang 1 di Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, belum lama ini. - Istimewa
05 Desember 2021 23:27 WIB Herlambang Jati Kusumo Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—SDN Tepus 2 masih memakai balai padukuhan untuk kegiatan belajar mengajar, setelah gedung sekolah tergusur pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Opsi regrouping juga terkendala jarak.

Permasalahan jarak memang menjadi keluhan utama orang tua siswa, jika dilakukan regrouping dengan SD yang lain. Koordinasi hingga saat ini masih diteruskan, untuk mencari jalan tengah permasalahan yang ada.

BACA JUGA: Sleman Tetapkan Status Tanggap Darurat Lahar Merapi

Anggota Fraksi PKS DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto menyoroti permasalahan yang dihadapi SDN Tepus 2. Pasalnya hingga saat ini juga masih cukup banyak siswa aktif, yang belajar di SDN Tepus 2.

“Jika dilakukan regrouping harus diawali dengan kesepakatan bersama, antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga untuk menjadi bahan pertimbangan,” ujar Ari, Minggu (5/12/2021).

Ari mendorong ada opsi lain, selain dilakukan regrouping. Seperti halnya pembangunan gedung baru, yang secara jarak lebih dekat untuk diakses. “Harapan kami tidak di-regrouping. Pertimbangan jarak tidak memungkinkan, cukup jauh jaraknya. Bisa menjadi permasalahan mobilitas para pelajar. Fraksi PKS mengusulkan adanya pembangunan gedung baru untuk sekolah ini agar anak-anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dan maksimal,” ucapnya.

Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Kiswara mengatakan Disdikpora sudah menyikapi dampak pembangunan JJLS terhadap gedung SDN Tepus 2. Tawaran regrouping menurut Kiswara sudah diberikan, untuk bisa bergabung  SDN Tepus 1, atau SDN Tepus 4. Namun, saat ini masih dalam proses pertimbangan.

“Kami masih menampung pendapat orang tua. Kelihatannya tidak menginginkan regrouping. Kami masih membahas terkait hal ini. Semoga segera ada keputusan yang terbaik,” ucap Kiswara.

Kiswara mengungkapkan berdasarkan hasil telaah masalah teknis, memang lebih memungkinkan dilakukan regrouping. Meski begitu, aspek sosial juga menjadi perhatian. Sehingga sampai saat ini belum bisa diputuskan.

“Kami hati-hati dalam mengambil kebijakan. Ini sudah dirapatkan dengan Pak Sekda. Kecenderungan regrouping, tetapi masih dilihat ke depan. Regrouping juga ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Mulai dari jarak, kesiapan sekolah, dan lainnya,” ujarnya.