Jogja Masuk 10 Terbaik Indeks Kerukunan Beragama, Ini Kata Tokoh Lintas Agama

Harianjogja.com, JOGJA--Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk 10 besar indeks kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia versi Kementerian Agama (Kemenag).

Sejumlah tokoh lintas agama di DIY menilai tindakan intoleransi lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan. Oleh karena itu wilayah perkotaan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah selaku pihak yang memiliki power dalam regulasi.

Di sisi lain kegiatan toleransi di tengah masyarakat perlu untuk terus dikampanyekan. Berdasarkan data Kemenag RI yang rilis Senin (20/12/2021), DIY masuk 10 besar indeks kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU KH Umaruddin Masdar khawatir membaiknya indeks kerukunan DIY yang masuk 10 besar terbaik nasional disebabkan karena pandemi Covid-19 sebagai akibat dari pembatasan masyarakat.

Ia berharap indeks itu terus membaik meski nanti pandemi telah berakhir. Benih intoleransi di DIY menurutnya bisa saja muncul kapan saja, salah satunya melalui unsur pendidikan.

BACA JUGA: Kiper PSS, Ega Rizky Belum Bisa Lepas Gips

"Maka pemerintah melalui regulasinya harus berusaha mencegah, jangan sampai memberikan ruang pada kelompok tertentu, radikal berkembang. Kami khawatir sebenarnya jangan-jangan membaiknya indeks ini karena pandemi, aktivitas di rumah, kami khawatir setelah pandemi ada lagi," ucap tokoh NU Bantul ini dalam Deklarasi Damai Lintas Agama di salah satu hotel di Jogja, Kamis (23/12/2021)

Tokoh dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Anak Agung Alit Merthayasa mengatakan hasil indeks memang belum sepenuhnya menjadi gambaran kondisi kerukunan di DIY karena bersifat survei penelitian. Namun upaya pencegahan intoleransi harus terus dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan, pemerintah sebaiknya meninjau terkait perizinan perumahan yang bersifat eksklusif untuk kelompok tertentu.

"Kita perlu menguatkan pemahaman masyarakat perkotaan bahwa kejadian intoleransi itu tidak tumbuh secara mendasar. Karena sebenarnya kehidupan keseharian kita kan sudah sangat toleran," ujarnya.

Ketua DPD Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sleman Soelistijono yang hadir menambahkan, campur tangan pemerintah serta lembaga negara sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya intoleransi. Terutama dalam melakukan tindaklanjut hukuman terhadap pelaku intoleran. Terkait kejadian yang lebih banyak di perkotaan, menurutnya harus menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah dengan melakukan program pencegahan.

"Bukan berarti menyalahkan pemerintah, tetapi karena memang pemerintah yang memiliki kekuatan dengan berbagai regulasinya. Kalau kami dari forum umat beragama hanya bisa mengimbau kepada umat, kita tentu berharap indeks kerukunan ini terus membaik" katanya.

Pusat Kajian Demokrasi dan HAM Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya SJ menyatakan dalam berbagai peristiwa intolerasi di DIY perlu dilihat secara menyeluruh. Salah satunya pelaku seringkali dari orang luar DIY atau belum lama tinggal di DIY.

"Entah itu orang dari luar atau belum lama tinggal di DIY. Kalau warga Jogja yang sudah lama tinggal di sini dia sudah terbiasa dengan toleransi," ujarnya.

Ia menambahkan tindakan toleransi lebih banyak terjadi di perkotaan karena perpindahan penduduk secara masif dan sulit terpantau. Berbeda dengan di desa, mobilitas pendatang bisa dipantau sekaligus memantau aktivitas masyarakat dengan mudah. "Selain itu akhir-akhir ini marak terjadinya politik identitas yang juga perlu diantisipasi agar tidak memecahbelah kerukunan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News