Ini Fokus Proyek Infrastruktur di Kota Jogja

Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Kota Jogja mengupayakan pembangunan infrastruktur berupa proyek fisik fokus pada dua hal penting di masa pandemi Covid-19.

Sejumlah program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 yakni menata kawasan heritage atau pendukung keistimewaan Jogja serta pembangunan kawasan kumuh yang berada di bantaran sungai.

Dalam dokumen RPJMD 2017 - 2022, disebutkan bahwa kawasan tidak layak huni di wilayah setempat ada sebanyak 278,70 yang tersebar di 13 kemantren yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota Jogja Nomor 393/2014. Sementara di tahun ini mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Jogja Nomor 158/202, luas kawasan kumuh tersisa sebanyak 114,72 hektare yang seluruhnya masuk dalam kategori kawasan kumuh ringan.

Sekretaris Daerah Kota Jogja, Aman Yuriadijaya mengatakan, program penataan kawasan kumuh pada tiga bantaran sungai yang ada di Jogja mengacu pada konsep M3K (mundur, munggah, madep kali) atau memundurkan, menaikkan dan menghadapkan rumah ke sungai. Lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena adanya ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

"Pembangunan pemukiman yang di daerah atau lingkungan perkampungan atau yang dekat dengan bantaran sungai itu kita tata dengan program kota tanpa kumuh. Jadi antara wajah tata kota dan pemukiman yang ada di tiga sungai baik itu Code, Gajahwong dan Winongo itu kita perbaiki lewat program Kotaku," jelas Aman, Rabu (29/12/2021).

Pada 2021 ini program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku masih dijalankan dengan menyasar beberapa proyek fisik di sejumlah kelurahan. Pembangunan diupayakan pada tahap pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, saluran drainase, sarana air minum, hingga MCK yang sepenuhnya dilakukan dengan model padat karya.

BACA JUGA: Klithih Merajalela, Sultan HB X Singgung Lembaga Lawas Prayuwana

Sementara, untuk pembangunan yang fokus pada penataan wajah kota dan berkaitan dengan keistimewaan Jogja ada beberapa proyek fisik di wilayah setempat yakni pembangunan pedestrian Sudirman tahap II yang dimulai dari simpang Galeria hingga ke simpang Gramedia. Kemudian penataan pedestrian di kawasan Jalan Ahmad Dahlan yang dibangun sebagai area pendukung kawasan Malioboro, serta penataan Jalan Perwakilan di Malioboro.

Aman menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Kota Jogja tentunya tidak bisa terlepas dari identitas yang melekat dengan kota itu. Sebagai salah satu kawasan budaya, pembangunan revitalisasi pedestrian Sudirman dimaksud untuk menata ulang kawasan-kawasan heritage atau warisan budaya di area Kotabaru seperti halnya Jalan Suroto. Pembangunan infrastruktur lainnya yakni pada Jalan Ahmad Dahlan dan Jalan Perwakilan bertujuan untuk mendukung kawasan Malioboro dan Keraton sebagai area sumbu filosofis Jogja.

"Secara umum meskipun masih dalam masa dan suasana pandemi dan ada dua kali realokasi dan recofusing anggaran, kita tetap mampu menjaga keseimbangan dan menjaga kebutuhan serta penguatan infrastruktur perkotaan dan tidak terlalu berpengaruh banyak dalam konteks penguatan infrastruktur perkotaan," katanya.

Aman juga menambahkan, kesesuaian pembangunan infrastruktur diupayakan agar seoptimal mungkin selesai tepat waktu. Hal ini juga menjadi bagian dan target dalam RPJMD yang bakal berakhir pada 2022 mendatang. "Dan sejauh ini yang direncanakan bisa selesai dengan tepat waktu. Baik itu rencana nya sesuai dengan target RPMJD karena tahun depan kan akhir RPJMD. Lalu dalam Kejaksaan sudah sesuai dengan time schedule yang ditentukan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News