Advertisement
Sah! DIY Punya Perda Covid-19, Pelanggar Prokes Bisa Dipidana Ringan
Pelanggar protokol pencegahan penularan Covid-19 yang diberikan sanksi menyapu jalanan umum di wilayah Kulonprogo pada Selasa (22/6/2021). - Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY dan Pemda DIY sepakat mengesahkan Perda Penanggulangan Covid-19 melalui Rapat Paripurna, Senin (14/2/2022). Pelanggar protokol kesehatan (prokes) bisa dijatuhi hukuman pidana ringan.
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmat menjelaskan Perda Covid-19 telah mengatur beberapa jenis pelanggaran protokol kesehatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun penyelenggara kegiatan maupun tempat usaha. Khusus untuk perorangan, ada sejumlah sanksi seperti pembinaan, teguran lisan tertulis dan sosial.
BACA JUGA: Tiada Maaf dari Ibu untuk Pemuda Bucin Bantul yang Jual Barang Pemberian Bupati
“Tetapi khusus untuk pelanggaran prokes oleh penyelenggara kegiatan dan pelaku usaha, sanksinya pidana,” katanya, Senin (14/2/2022).
Ia mengatakan model sanksi tersebut tidak langsung diberikan begitu saja, tetapi melalui proses pembinaan. Bentuk pidananya berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
“Contoh tidak memakai aplikasi PeluliLindungi, satu kali dipanggil diberi waktu 1x 24 jam, baru dibawa ke pengadilan. Kami akan mulai lakukan pengawasan seperti tidak memakai masker, jam tutup, dan pembatasan,,” ujarnya.
Ketua Pansus Raperda Covid-19 DPRD DIY Andriana Wulandari menyatakan raperda itu merupakan inisiatif DPRD DIY yang masuk dalam Propemperda 2021.
BACA JUGA: Uji Kecepatan di Bukit Bego, KNKT Temukan Titik Terang Penyebab Kecelakaan Maut
Perda itu mengatur berbagai penanganan Covid-19 mulai dari pencegahan, penanganan kesehatan, penyelidikan epidemiologi, pemulasaran dan pemakaman terkait Covid-19, pengelolaan limbah infeksius dari penanganan Covid-19, pelibatan kelompok jaga warga, fasilitasi kepada fasyankes dan tenaga kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat dan jaring pengaman sosial.
“Kemudian ada sanksi administrasi, penyelidikan dan ketentuan pidana. Semua fraksi menyatakan setuju dengan adanya perda ini, karena penanganan Covid-19 butuh langkah konkret terarah dan cepat,” ujarnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Dampak Hujan Deras di Jogja Semalam, Puluhan Rumah Kena Imbas
Penonton Kecewa, Rajawali Janji Bakal Refund Tiket Westlife 100 Persen
Penerima Bantuan PKH Rawan Terjerat Pinjol Ilegal
Jangan Salah, DIY Punya Varietas Kopi Sendiri, Bagaimana Nasibnya di Pasaran?
Advertisement
Rute Penerbangan Internasional di YIA Bakal Terus Bertambah, Ini Jadwalnya
Gerakkan Ekonomi Warga, Pasar Minggon Digelar di Bantaran Sungai Code
Pakai Danais, 40 Rumah Warga Miskin Dibangun dengan Arsitektur Gaya Jogja
Dies Natalis Sanata Dharma ke-67, Dorong Semangat Persaudaraan
Konser Westlife di Prambanan Gelap-gelapan, Begini Kata Rajawali Indonesia
Advertisement
Peringati HUT Paroki St Yusup, Bupati Ajak Jemaat Jalan Sehat
Dinsos Bantul Peringkatkan Data Kemiskinan
Digali dari Arsip HB I, Kraton Luncurkan Katalog Digital Motif Batik Larangan
Ada 3 Titik Banjir saat Hujan Deras di Jogja Sore Ini, Motor Ojol Hanyut
Harga BBM Naik, Tingkat Kunjungan Wisata ke Gunungkidul Diklaim Masih Normal
Advertisement
Komentar Kerusuhan Kanjuruhan, Admin Medsos Polsek Srandakan Diperiksa Propam
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk Tragedi Stadion Kanjuruhan
Advertisement
Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel
Advertisement
Berita Populer
- Kompensasi Kenaikan BBM di Gunungkidul Belum Bisa Dicairkan
- 156 KDRT Terjadi di DIY Sampai dengan Agustus 2022
- Rayakan Hari Batik Nasional, Pelajar di Bantul Gelar Fashion Show di Pasar
- Korupsi di RSUD Wonosari, Kejari Belum Menerima Limpahan Berkas Tersangka Kedua
- Kritik Seragam Sekolah, ASN Kulonprogo Disekap, LBH Jogja: Kami Fokus Mental Korban Dulu
Advertisement
Advertisement
