DPRD Bantul Terus Dorong Pengembangan Peran BUMKal

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan pemerintah kalurahan se-Bumi Projotamansari wajib memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Muhammad Agus Salim menilai selama ini keberadaan BUMKal belum sepenuhnya maksimal untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal yang ada di masing-masing kalurahan.

“Harapan kami ke depan, BUMKal betul-betul jadi sebuah tempat atau wadah bagi masyarakat sekitar untuk memasarkan dan mempromosikan produk lokal. BUMKKal idealnya harus proaktif mendata bentuk-bentuk produk di masyarakat, misalnya berapa jumlah jual prdouk tempe, kerajinan, dan mungkn produk lokal lainnya,” kata Agus Salim di DPRD Bantul, Senin (7/3/2022).

BUMKal, kata dia, juga bisa dikelola oleh karang taruna atau remaja di masing-masing kalurahan yang lebih melek Internet supaya nantinya pemasaran produk lokal bisa lebih luas, bukan hanya di tingkat lokal kalurahan tetapi juga bisa dipasarkan ke luar Bantul secara daring. Dia mencontohkan salah satu BUMKal di Kapanewon Pleret yang mempromosikan barang-barang bekas atau klithikan melalui media sosial sehingga yang membeli bukan hanya warga sekitar, namun warga luar Bantul.

Agus Salim juga meminta BUMKal tidak menjual produk yang sama dengan apa yang dijual oleh masyarakat. Dengan begitu, BUMKal tidak menjadi pesaing (kompetitor) usaha masyarakat, tetapi ikut membantu dan memfasilitasi dalam memasarkan produk masyarakat secara luas lagi. 

Selain diperlukan dorongan dari pemerintah kalurahan, Pemkab Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatikan juga bisa memfasilitasi BUMKal dalam pemasaran produk lokal mereka, salah satunya melalui penyediaan layanan Internet atau pemasangan Wifi gratis.

“Seperti di Kapanewon Dlingo. Di sana banyak produk kerajinan tetapi jaringan Internet lambat. Ini Diskominfo [Bantul] harus proaktif menanganinya,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bantul itu.

Selain meningkatkan peran BUMKal, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Pajangan, Pandak, Srandakan, dan Sanden ini juga tengah memperjuangkan program-program di dapilnya berdasarkan usulan dari masyarakat. dari hasil reses, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku banyak usulan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum di dapilnya, “Usulan ini sudah kami tampung dan Alhamdulillah sudah masuk dalam anggaran 2023,” ujarnya.

Tindak Lanjut

Dia juga menyoroti soal pelatihan-pelatihan keterampilan untuk masyarakat melalui kelompok. Menurutnya banyak pelatihan keterampilan yang digulirkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tetapi tidak ada tindak lanjut setelah pelatihan tersebut. Padahal anggaran pelatihan cukup besar, bisa mencapai Rp25-30 juta per kelompok.

“Masalahnya setelah pelatihan itu tidak ada tindak lanjut seperti bantuan alatnya. Misalnya setelah mendapat pelatihan menjahit selama dua hari selesai karena tidak ada bantuan alat menjahit,” kata Agus.

Sementara untuk mendapatkan bantuan perlatan butuh birokrasi yang rumit, salah satunya harus berbadan hukum.

Hal ini jelas menjadi kendala lantaran untuk mengurus badan hukum diperlukan waktu dan biaya yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Itulah sebabnya, politikus kelahiran 15 Agutus 1970 ini meminta OPD terkait untuk mempermudah bantuan alat. “Harus diubah mekanisme atau bantuan tanpa harus badan hukum yang penting ada izin kelurahan cukup diketahui pemerintah kalurahan,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.