Gempa 5,2 Magnitudo Guncang Lombok Barat, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa 5,2 magnitudo mengguncang Lombok Barat, NTB, Rabu 7 Oktober 2026 dini hari. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.
Diskusi Implementasi Pasal 29 UUD 1945 dalam Membangun Kehidupan Beragama, Minggu (20/3/2022) di Kota Jogja. /Ist.
Harianjogja.com, JOGJA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI menyoroti seringkali munculnya penganut aliran sesat yang berdalih kebebasan. Penggalian dan penerapan falsafah Pancasila perlu dilakukan agar kehidupan sejalan dengan norma yang berlaku.
Anggota DPD RI Cholid Mahmud menjelaskan negara telah dengan tegas memberikan jaminan kebebasan beragam sesuai dengan pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945. Kehidupan beragama selalu berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan.
“Tetapi dalam perkembangannya sering muncul dan berkembang aliran-aliran yang menyimpang, kadang ini cukup meresahkan kehidupan beragama dan masyarakat,” katanya dalam diskusi Implementasi Pasal 29 UUD 1945 dalam Membangun Kehidupan Beragama, Minggu (20/3/2022) di Kota Jogja.
Pada prinsipnya negara tidak bisa campur tangan sepanjang menyangkut kepercayaan atau pemahaman perorangan menyangkut suatu keyakinan. Akan tetapi jika keyakinan itu menyimpang dari pokok ajaran dan norma yang berlaku di tengah masyarakat, maka negara bisa bertindak sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas.
Baca juga: Bos-Bos Minyak Goreng Merupakan Sekelompok Orang Terkaya di Indonesia
“Karena kepentingan individu dan sekelompok orang di mana pun tidak bisa mengalahkan kemaslahatan masyarakat dan umat yang lebih luas,” ujarnya.
Menurutnya dengan bermunculannya aliran sesat, diperlukan upaya penggalian kembali norma falsafah Pancasila sila Ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 UUD NRI 1945. Tujuannya agar menjadi semangat dan landasan terbentuknya bimbingan moral norma hukum.
“Penggalian norma dan falsafah ini sangat perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam berhukum sehingga dapat memperkecil jarak kaidah atau norma dengan implementasinya, sekaligus memastikan penerapan nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gempa 5,2 magnitudo mengguncang Lombok Barat, NTB, Rabu 7 Oktober 2026 dini hari. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.
Kabut asap membuat kualitas udara Singapura masuk kategori tidak sehat menjelang F1 2026. Balapan tetap dijadwalkan, masker N95 disiapkan.
Ijazah Paket C setara SMA dan bisa digunakan untuk kuliah. Ketahui jalur seleksi, syarat kampus, dan aturan SNBT yang perlu diperhatikan.
Survei Kaspersky menunjukkan 77% pengguna ponsel rutin update, tetapi hanya 20% memeriksa izin aplikasi. Simak kebiasaan digital yang perlu diperbaiki.
Perbaikan Jalan Tegalsari-Klepu di Kokap, Kulonprogo, mencapai 90%. DPRD DIY menyoroti kebutuhan talut dan drainase demi keselamatan pengguna jalan.
David Almansa menjadi yang tercepat di FP1 Moto3 Mandalika dengan waktu 1 menit 37,515 detik meski menghadapi cuaca panas.