Tim DIY Gerak Cepat Jaga Inflasi dan Percepat Digitalisasi

JOGJA—Gelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY, dan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY, bergerak menjaga angka inflasi sesuai target, dan mengoptimalkan digitalisasi. Diharapkan dengan begitu, ekonomi terjaga dan mampu beradaptasi di era digital.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan capaian inflasi 2021 di DIY sangat baik, tercatat 2,29% (yoy) dalam rentang sasaran target pengendalian inflasi kurang lebih 3%. “Capaian inflasi ini tidak lepas dari upaya akselerasi pemulihan ekonomi dan stabilitas gejolak harga. Pada 2021 pertumbuhan ekonomi di DIY sebesar 5,53% [yoy] tertinggi se Jawa dan di atas pertumbuhan nasional. Apresiasi, tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar OPD. Tentu tidak bisa diraih,” ucap Sri Sultan HB X, dalam Rapat Koordinasi TPID DIY, dan High Level Meeting TP2DD DIY, Selasa (22/3/2022).

Sri Sultan HB X juga mengingatkan ada tantangan pengendalian inflasi kedepan. Antara lain, disebabkan kenaikan harga energi dan pangan global, serta peningkatan permintaan masyarakat, sejalan dengan pemulihan ekonomi. Menurutnya senada dengan tema Rakorda kali ini Peningkatan Kinerja TPID DIY melalui Upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Program Kerja Tahun 2022, TPID perlu merapatkan barisan, untuk meningkatkan kinerja melalui upaya koordinasi, dan sinergi program pengendalian inflasi DIY, yang sudah tertuang dalam peta jalan pengendalian inflasi DIY 2022-2024.

“Sebagaimana arahan presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian inflasi tahun 2021 yang menyampaikan mengenai pentingnya upaya Tim Pengendalian Inflasi Nasional [TPIN] dalam mendorong peningkatan peran UMKM pangan, melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan stabilitas harga pangan,” ucap Sri Sultan HB X.

Secara khusus pengendalian inflasi dalam peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024, diharapkan dapat memperkuat aspek ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dikatakannya pada masa pemulihan ekonomi, permintaan komoditas pangan, diperkirakan perlahan akan perlahan pulih.

“Sebagai daerah tujuan pariwisata dan pendidikan tentunya isu penguatan ketersediaan pasokan pangan ini sangat relevan dengan DIY. Oleh sebab itu, sangat penting sektor pertanian kita agar tetap siap, mengantisipasi permintaan tersebut. Peningkatan produktivitas petani, peternak, dan produsen lainnya, serta memperkuat UMKM pangan, agar dapat berproduksi dengan optimal,” ujarnya.

Selain untuk konsumsi dalam DIY, hasil produksi juga bisa disalurkan ke daerah lain. Melalui skema Kerja sama Antar Daerah (KAD), dengan adanya KAD produsen di DIY mendapat jaminan ketersediaan pasar, sehingga kestabilan harga yang wajar, pada tingkat produsen dapat dijaga. Tidak hanya sebagai produsen. DIY juga bisa berperan menjadi konsumen untuk komoditas pangan tertentu, yang tidak bisa dicukupi dari produksi sendiri. KAD memberi jaminan ketersediaan barang dari daerah pemasok tertentu, sehingga kestabilan harga di DIY relatif terjaga.

Harga bahan pangan yang stabil akan mendukung tugas TPID dalam pengendalian inflasi di DIY. Untuk memastikan pasokan yang memadai, TPID harus memastikan aspek kelancaran distribusi. Dalam Program kerja TPID 2022-2024 sudah termaktub dukungan TPID dalam hal implementasi digitalisasi, dalam sektor pertanian. Baik dari hulu maupun hilir.

“Digitalisasi pada sisi hulu salah satunya melalui digital farming, akan mendorong peningkatan produktivitas. Sementara itu, digitalisasi pada sisi hilir membuka akses pemasaran produk yang lebih luas, dengan bantuan platform digital, seperti ecommerce. DIY memiliki SiBakul, channel pemasaran bagi produk UMKM DIY, akses pasar yang terjamin pada konsumen akan mendukung tugas TPID dalam mengendalikan inflasi,” ucapnya.

Percepat Digitalisasi

Pemda DIY bersama dengan Bank Indonesia (BI) DIY dan BPD DIY tergabung dalam TP2DD, mengakselerasi perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda atau ETPD, baik dari sisi pendapatan, pajak, retribusi, maupun belanja daerah. “Berkat kerja keras dan sinergi yang harmonis antara anggota TP2DD DIY, Pemda DIY berhasil mendapatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) sebesar 98,4% atau berada di tahap digital. Capaian tersebut menempatkan DIY sebagai peringkat satu nasional dari sisi IETPD [Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah] kategori provinsi,” ucapnya.

Meski telah menorehkan capaian yang baik di tingkat nasional, Sri Sultan HB X juga mengingatkan agar tidak mudah berpuas diri, dengan capaian yang ada. Dia mengajak untuk melakukan evaluasi pada beberapa aspek, dan terus melakukan peningkatan. Khususnya pada aspek realisasi transaksi digital. Diharapkan TP2DD DIY dapat menggali dan melahirkan terobosan, dalam upaya membangun, meningkatkan penerimaan daerah, menggunakan non tunai, serta mengimplementasikan rencana kerja 2022 yang dimuat dalam road map TP2DD DIY 2022-2024.

Langkah awal ini pula telah dilaunching piloting QRIS layanan Samsat Keliling, GOJAK atau Go Pajak, dan Go Door Pak-Mo atau Go Door pakai Motor. “Kami berharap implementasi tersebut, akan memperbanyak capaian penerimaan pajak. Selain itu melalui kick off ASN Go Digital, saya mengajak dan menghimbau ASN untuk memiliki mindset digital dan menjadi role model masyarakat terkait digitalisasi. Salah satunya mulai bertransaksi dengan mobile banking BPD DIY, dan memanfaatkan fitur QRIS di mobile banking, belanja atau melakukan pembayaran," ucapnya.

Sekda DIY, R Kadarmanta Baskara Aji mengatakan TPID DIY telah melakukan berbagai langkah, akselerasi pemulihan ekonomi, dalam hal ini kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mengoptimalkan produktivitas, hingga pemasaran. Kedua, mendorong aktivitas wisata melalui vaksinasi bagi pelaku usaha pariwisata, penguatan destinasi unggulan, memaksimalkan aplikasi Visiting Jogja dan business matching pelaku pariwisata melalui kegiatan Jogja International Travel Mart (JITM). “Ketiga, mendorong UMKM go digital, dalam rangka memperlancar arus distribusi melalui program pengembangan aplikasi SiBakul Jogja dan subsidi ongkos kirim,” ucapnya.

Terkait dorongan pengembangan teknologi sejumlah hal telah dilakukan dengan Visiting Jogja, Jogja Business Service Center, bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perbankan untuk konsultasi ekspor UMKM. Kemudian pemasaran dan penjualan komoditas pangan di pasar mitra tani. lalu, pemanfaatan Dipanen.id dalam rangka digitalisasi pasar lelang cabai. Pemanfaatan smart farming melalui fertigasi, dan teknologi domestikasi dan identifikasi genotipe udang galah

Kaitannya dengan TP2DD, telah terlihat proses transformasi digital baik pada instansi pemerintah maupun swasta. “Pandemi mempercepat transformasi digital, semakin dekat dengan massa serba digital, sebelumnya angan-angan. Menyikapi itu Pemda DIY telah membentuk TP2DD, mendorong ETPD pendapatan maupun belanja agar pengelolaan keuangan lebih efisien, transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh Pemda DIY, pertama Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sudah dilakukan transaksi non tunai. Retribusi ada 13 jenis, dan hasilnya 100% retribusi sudah menyediakan kanal non tunai.

“Perlu strategi untuk peningkatan setiap penerimaan. Setiap OPD penghasil pendapatan, mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran non tunai. Edukasi terus dilakukan,” ucap Aji. (adv).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News