Melanjutkan Kinerja yang Baik, Akhir Februari 2022 Realisasi Belanja APBN DIY Capai Rp2,47 Triliun

JOGJA—Hingga akhir Februari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Akselerasi belanja negara dan pembiayaan investasi tetap terjaga untuk memberikan menfaat kepada masyarakat.

Realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp2,47 triliun atau 11,40 persen target APBN. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir Februari 2022 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,04 triliun atau 8,84 persen target APBN dan TKDD sebesar Rp1,44 triliun atau 14,43 persen.

Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh negatif sebesar 12,31 persen (yoy), terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp536,69 miliar (11,5 persen dari pagu belanja pegawai), belanja barang Rp138,70 miliar (3,35 persen dari pagu belanja barang) dan belanja modal Rp362,39 juta (12,43 persen dari pagu belanja modal). Belanja K/L antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta bantuan sosial. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan 28 Februari 2022 tumbuh negatif 5,81 persen (yoy), terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp1,46 miliar, Dana Alokasi Umum Rp1,3 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp5,02 miliar.  Hingga akhir Februari 2022  belum terdapat  penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik. Hal ini karena pemda belum menandatangani kontrak sebagai syarat salur Tahap I. Selain itu jukops bidang infrastruktur (jalan, air minum, irigasi, sanitasi dan permukiman), masih dalam proses penyelesaian. Jukops ini diperlukan sebagai acuan penyusunan spesifikasi output kontrak.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang dibukukan sampai dengan Februari 2022 mencapai Rp877,58 miliar atau 11,75 persen dari yang ditargetkan. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah  tumbuh kuat 28,78 persen (yoy).  Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp732,09 miliar, tumbuh 23,88 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan positif komponen PPh sebesar 87,74 persen, PPN sebesar 20,65 persen dan Pajak Lainnya sebesar 91,63 persen. Penerimaan Bea dan Cukai per mencapai Rp126,19 miliar, tumbuh  signifikan 90,33 persen, antara lain dipengaruhi pelunasan pembayaran Cukai bulan Desember 2021 yang memperoleh fasilitas penundaan dan jatuh tempo pada bulan Februari 2022.  Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp145,48 miliar, tumbuh positif 60,79 persen (yoy).

Kinerja APBD D.I Yogyakarta sampai akhir Februari 2022 ditunjukkan dengan realisasi belanja yang mencapai Rp972,61 miliar atau 5,92 persen dari pagu, yang terdiri dari belanja operasional Rp825,41 miliar,  belanja  modal Rp11,75 miliar, belanja tidak terduga Rp7,58 miliar dan belanja transfer Rp127,87 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp1,87 triliun atau 12 persen dan didominasi oleh komponen pendapatan dari dana transfer sebesar Rp1,29 triliun atau 69 persen. Belanja daerah memiliki peranan sangat penting dalam mendorong pemulihan ekonomi  masing-masing daerah, oleh karena itu perlu dilakukan akselerasi belanja daerah.

Program PC-PEN tahun 2022 secara nasional diperkirakan mencapai Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Penanganan bidang kesehatan terutama percepatan vaksinasi terus dilakukan, tunggakan klaim segera diselesaikan, dan penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses. Realisasi PC-PEN hingga 25 Maret mencapai Rp22,6 triliun (5 persen dari alokasi), meliputi: a) Kesehatan Rp0,8 triliun (fasilitas kepabeanan vaksin dan alkes); b) Perlinmas Rp21,2 triliun (PKH, sembako, BLT Desa, dan kartu pra kerja); c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp0,6  triliun (pariwisata dan pangan KL, dan insentif perpajakan). (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News