Demo di Titik Nol, Mahasiswa Jogja Tuntut Pemerintah Turunkan Harga Kebutuhan Pokok  

Harianjogja.com, JOGJA--Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol KM Jogja pada Senin (11/4/2022). Ada tujuh tuntutan yang disuarakan oleh peserta aksi, salah satunya mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin mencekik masyarakat. 

Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi ekstra kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). 

Massa aksi yang juga membawa poster dengan sejumlah tuntutan meminta kepada pemerintah untuk menunda pemindahan ibu kota negara (IKN), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, menolak kenaikan harga bahan pokok, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen, menuntaskan kasus klitih dan menyetop komersialisasi pendidikan.

BACA JUGA: Selamat! Pebulu Tangkis Muda Indonesia Menang di Alpes International U-19 

Ketua HMI Cabang Jogja, Anas Kurniawan mengatakan, aksi itu dilatarbelakangi oleh fenomena elit politik yang belakangan gencar mengeluarkan wacana penundaan Pemilu dan memperpanjang jabatan Presiden. Menurutnya hal itu jelas mengangkangi reformasi dan menyalahi aturan perundangan-undangan. 

"Karena kita tahu sebelum reformasi itu 32 tahun orde baru berkuasa di Indonesia dan pemerintahan berubah menjadi tirani dan kita tidak mau menjadi seperti itu," katanya. 

Sementara untuk masalah pemindahan IKN, pihaknya meminta agar kebijakan itu ditunda. Sebab, mahasiswa menilai saat ini Indonesia tengah mengalami keterpurukan ekonomi dan pemindahan IKN tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. "Di saat ekonomi terpuruk, pemindahan IKN tidak seharusnya dilakukan itu kontra dengan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk," kata dia. 

Di sisi lain, kenaikan PPN senilai 11 persen menurutnya bakal berdampak pula kepada sejumlah harga barang yang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dia menyebut, kebijakan ini sama sekali tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih susah akibat terdampak pandemi Covid-19. 

"Kalau tuntutan tidak dikabulkan kita akan audiensi dengan pemerintah dan akan ada gerakan susulan. Karena ini berkaitan dengan perut masyarakat dan kebutuhan utama rakyat. Kalau pemerintah tidak peka terhadap itu terlalu sekali," ungkap Anas. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News