Advertisement
1,2 Juta Pekerja DIY Belum Punya BPJS Ketenagakerjaan
Logo BPJS Ketenagakerjaan
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Sebanyak 1,2 juta pekerja baik di sektor formal maupun informal di wilayah DIY belum ter-cover layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Yogyakarta, sebanyak 1,6 juta warga di DIY bekerja di sektor formal dan informal. Dari jumlah tersebut sebanyak 751.000 orang bekerja di perusahaan, 733.000 bekerja di sektor informal dan 129.000 di sektor konstruksi. Dengan kata lain, ada 1,2 juta tenaga kerja yang belum mendapat perlindungan ketenagakerjaan.
Advertisement
"Dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan baru 421.000 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah terlindungi penerima upah baru 38,8 persen, bukan penerima upah 5,32 persen dan jasa konstruksi 69 persen," kata Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Jateng dan DIY Cahyaning Indriasari di sela-sela Rapat Monev dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPJamsostek dan Kejaksaan Negeri Wilayah DIY, di Hotel Alana jalan Palagan, Rabu (18/5/2022).
BACA JUGA: Golkar DIY Dukung Koalisi Indonesia Bersatu, Gandung: Segera Bentuk Tim Kecil
Dia berharap kerja sama dengan kejaksaan mampu meningkatkan jumlah kepesertaan dan kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya. Hingga kini, katanya, masih banyak perusahaan yang belum atau hanya mendaftarkan sebagian karyawannya menjadi peserta sehingga hak-hak pekerja tidak bisa terpenuhi.
"Khusus kerja sama ini, kami fokus pada pekerja penerima upah sebab ini terkait dengan kepatuhan. Karena aturannya sudah jelas. Ada sekitar 61 persen atau 460.000 pekerja di perusahaan atau badan hukum yang belum menjadi peserta," katanya.
Sampai saat ini, katanya, dari 2.968 perusahaan atau badan usaha yang tidak patuh di wilayah DIY dengan 25.710 tenaga kerja. Mereka tidak patuh dan menunggak iuran kepesertaannya. Total tunggakan iuran saat ini mencapai Rp40 miliar.
"Ini nanti yang akan kami kerjasamakan dengan kejaksaan. Terutama yang sudah macet. Untuk iuran yang kurang lancar kami tangani kecuali yang sudah bandel baru kami berikan ke kejaksaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat
Kulonprogo Tunggu Juknis Terkait Transmigrasi Pola Baru, Syaratnya Wajib Ikut Komcad TNI
Advertisement
Jalan 5 Kilometer Setiap Hari Jadi Persiapan Fisik Jemaah Calon Haji
Kisah Taufik, Pelopor Kuliner Bakso Ukuran Besar di Jogja
Wamensos Pastikan Sekolah Rakyat Hanya untuk Keluarga Tidak Mampu
Sleman Punya Dimas Diajeng Baru, Diharapkan Berikan Pengaruh Positif Bagi Generasi Muda
Advertisement
Syarat dan Lokasi Perpanjangan SIM di Jogja Selama Mei 2025
BNPB Catat Dampak Cuaca Ekstrem Picu Bencana di DIY dan Bogor
Pasar Terban Jogja Disulap Jadi Rumah Pemotongan Hewan yang Modern dan Higienis
Tarif dan Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya, Cek di Sini
Advertisement
Siap-siap, Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman, Minggu 11 Mei 2025, Mulai Pukul 10.00 WIB
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Gudang CV Keiros di Bantul Terbakar, Kerugian Capai Rp4,5 Miliar
- Rektor UGM hingga Pembimbing Akademik Digugat ke PN Sleman karena Masalah Ijazah
- Kasus Penipuan Tanah dengan Korban Mbah Tupon, Menteri ATR Sebut Belum Tergolong Mafia Tanah
- Mahasiswi di Bantul Jadi Korban Penipuan Modus ATM, Uang Rp17,5 Juta Raib
- 100 Personel Satpol PP Dikerahkan untuk Membersihkan Sampah Liar di Bantul
Advertisement
Advertisement
