Advertisement
1,2 Juta Pekerja DIY Belum Punya BPJS Ketenagakerjaan
Logo BPJS Ketenagakerjaan
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Sebanyak 1,2 juta pekerja baik di sektor formal maupun informal di wilayah DIY belum ter-cover layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Yogyakarta, sebanyak 1,6 juta warga di DIY bekerja di sektor formal dan informal. Dari jumlah tersebut sebanyak 751.000 orang bekerja di perusahaan, 733.000 bekerja di sektor informal dan 129.000 di sektor konstruksi. Dengan kata lain, ada 1,2 juta tenaga kerja yang belum mendapat perlindungan ketenagakerjaan.
Advertisement
"Dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan baru 421.000 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah terlindungi penerima upah baru 38,8 persen, bukan penerima upah 5,32 persen dan jasa konstruksi 69 persen," kata Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Jateng dan DIY Cahyaning Indriasari di sela-sela Rapat Monev dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPJamsostek dan Kejaksaan Negeri Wilayah DIY, di Hotel Alana jalan Palagan, Rabu (18/5/2022).
BACA JUGA: Golkar DIY Dukung Koalisi Indonesia Bersatu, Gandung: Segera Bentuk Tim Kecil
Dia berharap kerja sama dengan kejaksaan mampu meningkatkan jumlah kepesertaan dan kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya. Hingga kini, katanya, masih banyak perusahaan yang belum atau hanya mendaftarkan sebagian karyawannya menjadi peserta sehingga hak-hak pekerja tidak bisa terpenuhi.
"Khusus kerja sama ini, kami fokus pada pekerja penerima upah sebab ini terkait dengan kepatuhan. Karena aturannya sudah jelas. Ada sekitar 61 persen atau 460.000 pekerja di perusahaan atau badan hukum yang belum menjadi peserta," katanya.
Sampai saat ini, katanya, dari 2.968 perusahaan atau badan usaha yang tidak patuh di wilayah DIY dengan 25.710 tenaga kerja. Mereka tidak patuh dan menunggak iuran kepesertaannya. Total tunggakan iuran saat ini mencapai Rp40 miliar.
"Ini nanti yang akan kami kerjasamakan dengan kejaksaan. Terutama yang sudah macet. Untuk iuran yang kurang lancar kami tangani kecuali yang sudah bandel baru kami berikan ke kejaksaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Progres Pembangunan Hanggar ITF Pasar Niten Hampir Rampung
Mensos Minta Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat Dampingi Siswa dengan Hati
Sopir Bank Jateng yang Gondol Rp10 Miliar Pernah Ber-KTP Kulonprogo
Minibus Terperosok ke Jurang Jalur Imogiri-Dlingo, Tak Ada Korban Jiwa
Advertisement
Kisah Siswa SRMA Bantul Putus Sekolah Sebelum Diterima Sekolah Rakyat
PSIM Jogja Pesta Gol 10-0 ke Gawang Beta Jaya dalam Laga Uji Coba
Program Mas Jos di Pakualaman Berjalan Baik, Volume Sampah Menurun
Kenduri Banyu Udan Dorong Pemanfaatan Air Hujan di Tengah Krisis Air
Ini Strategi Pemda DIY untuk Tekan Kemiskinan di 2026
Advertisement
Biaya Perawatan Pasien Imbas Demo Capai Rp362,6 juta di RS Sardjito
Porda Gunungkidul Jadi Ajang Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Nasional
56 Sekolah Rakyat yang Baru Ditarget Operasi pada September ini
Dukung Ketahanan Pangan, Bapas-Pemkab Sleman Tanam Bibit Kelapa
DPRD DIY Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Rakyat
Advertisement
Ratusan Wajib Pajak Gunungkidul Ajukan Dispensasi PBB
Berita Pilihan
Advertisement
Bangunan Runtuh akibat Banjir Bali, 4 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Kecelakaan di Bantul Masuk Tiga Besar Nasional, Dishub Lakukan Ini
- Jenazah di Pantai Krakal Gunungkidul Identik dengan Korban Azka Nurfadillah
- BPK Temukan Penerima Bansos di Kulonprogo Terindikasi Bermain Judol
- Pemuda di Bantul Jadi Korban Pemerasan Disertai Kekerasan, Motor Dirampas
- Warga Seyegan Temukan Arca Saat Memancing
Advertisement
Advertisement
