Advertisement
1,2 Juta Pekerja DIY Belum Punya BPJS Ketenagakerjaan
Logo BPJS Ketenagakerjaan
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Sebanyak 1,2 juta pekerja baik di sektor formal maupun informal di wilayah DIY belum ter-cover layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Yogyakarta, sebanyak 1,6 juta warga di DIY bekerja di sektor formal dan informal. Dari jumlah tersebut sebanyak 751.000 orang bekerja di perusahaan, 733.000 bekerja di sektor informal dan 129.000 di sektor konstruksi. Dengan kata lain, ada 1,2 juta tenaga kerja yang belum mendapat perlindungan ketenagakerjaan.
Advertisement
"Dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan baru 421.000 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah terlindungi penerima upah baru 38,8 persen, bukan penerima upah 5,32 persen dan jasa konstruksi 69 persen," kata Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Jateng dan DIY Cahyaning Indriasari di sela-sela Rapat Monev dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPJamsostek dan Kejaksaan Negeri Wilayah DIY, di Hotel Alana jalan Palagan, Rabu (18/5/2022).
BACA JUGA: Golkar DIY Dukung Koalisi Indonesia Bersatu, Gandung: Segera Bentuk Tim Kecil
Dia berharap kerja sama dengan kejaksaan mampu meningkatkan jumlah kepesertaan dan kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya. Hingga kini, katanya, masih banyak perusahaan yang belum atau hanya mendaftarkan sebagian karyawannya menjadi peserta sehingga hak-hak pekerja tidak bisa terpenuhi.
"Khusus kerja sama ini, kami fokus pada pekerja penerima upah sebab ini terkait dengan kepatuhan. Karena aturannya sudah jelas. Ada sekitar 61 persen atau 460.000 pekerja di perusahaan atau badan hukum yang belum menjadi peserta," katanya.
Sampai saat ini, katanya, dari 2.968 perusahaan atau badan usaha yang tidak patuh di wilayah DIY dengan 25.710 tenaga kerja. Mereka tidak patuh dan menunggak iuran kepesertaannya. Total tunggakan iuran saat ini mencapai Rp40 miliar.
"Ini nanti yang akan kami kerjasamakan dengan kejaksaan. Terutama yang sudah macet. Untuk iuran yang kurang lancar kami tangani kecuali yang sudah bandel baru kami berikan ke kejaksaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menko PMK Pratikno Ingatkan Lulusan Harus Jadi Insan Pembelajar Hadapi Era Perubahan
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 15 Desember 2024: Update Tol Jogja-YIA hingga Persiapan Libur Nataru di Jogja
Jalur Trans Jogja ke Malioboro, Kraton Jogja dan Candi Prambanan
Warga Terdampak Tol Jogja-YIA Stres Tak Kunjung Dapat Kepastian
Advertisement
Prediksi Cuaca di Jogja, Minggu 15 Desember 2024, Waspadai Hujan Petir Hari Ini
Jadwal KA Bandara YIA Kulonprogo-Stasiun Tugu Jogja, Minggu 15 Desember 2024
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Minggu 15 Desember 2024, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Pemuda Diajak Berpikir Kritis, Cari Solusi Isu Sosial di Kota Jogja
Bernadya Hingga FSTVLST Dan The Adams Guncang Lapangan Parkir Mandala Krida
PSIM Jogja Siap Tempur Lawan Persipa Pati, Seto Nurdiyantoro Optimistis Raih 3 Poin
Sambut Wisatawan, Dinas Pariwisata Jogja Siagakan Pusat Informasi di Dua Titik Ini
Advertisement
Reservasi Hotel untuk Natal dan Tahun Baru di Kota Jogja Mencapai 85 Persen
Berita Pilihan
Advertisement
Puluhan Unsur Penyelenggara Pemilu Kena Sanksi Pemberhentian
Advertisement
Waterboom Jogja Rayakan Ulang Tahun ke-9, Ada Wahana Baru dan Promo Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Rute Tol Solo-Jogja-YIA Kulonprogo Bakal Mengalami Perubahan, Ini Penjelasan Menteri Pekerjaan Umum
- Soal Program Makan Bergizi Gratis, Senator Ahmad Syauqi Soeratno Serap Aspirasi Masyarakat DIY
- Temui Paku Alam X, Dubes Malaysia Jajaki Perluasan Kerja Sama di DIY
- Muhammadiyah Perkuat Dakwah Ekonomi Lewat BTM
- Kendaraan Besar Dilarang Melitas di Jalur Cinomati Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Advertisement
