Advertisement

Ketua Komisi Yudisial Profesor Mukti Fajar Dikukuhkan Jadi Guru Besar UMY

Yosef Leon
Rabu, 25 Mei 2022 - 16:47 WIB
Budi Cahyana
Ketua Komisi Yudisial Profesor Mukti Fajar Dikukuhkan Jadi Guru Besar UMY Ketua KY Profesor Mukti Fajar - Ist/UMY

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA–Ketua Komisi Yudisial Profesor Mukti Fajar menyoroti persoalan baru dalam regulasi hukum dan kesejahteraan masyarakat karena kemajuan teknologi, sistem pasar bebas berkembang cepat dengan hadirnya revolusi 4.0  sistem sharing economy. Hal itu disampaikan orasi ilmiah dalam  pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UMY, Rabu (25/5/2022). 

Profesor Mukti Fajar menjelaskan ada sejumlah persoalan hukum yang berhadapan dengan sistem sharing economy yang disruptif. Antara lain persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha dengan cara tidak jujur dan melanggar hukum. Ia mencontohkan dalam kasus transportasi online. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 5 Permenhub, namun kelimanya dianggap belum mampu secara tepat mengatur, bahkan di antaranya kalah ketika di judicial review karena menghambat masuknya pelaku usaha dalam pasar. 

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

"Sehingga peraturan yang diatur terhadap sharing economy dalam sektor transportasi misalnya, merupakan kebijakan berbasis incremental dan trial error," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (25/5/2022)

Ia menilai hadirnya sharing ecomony mengubah hukum seakan kehilangan daya normatif untuk mengatur inovasi yang melesat dan mengacaukan ekonomi pasar. Oleh karena itu, dari perspektif teori hukum dan pembangunan diperlukan kondisi stabil yaitu hukum mampu menjaga keseimbangan kepentingan yang saling bersaing. Serta kondisi predictability, yaitu hukum yang prediktif sangat diperlukan bagi negara yang masyarakatnya membangun hubungan ekonomi. 

"Maka dari itu, tanpa kejelasan arah kebijakan ekonomi akan membuat pelaku usaha menjadi tidak nyaman dalam berinvestasi," katanya.

Ia menambahkan ada beberapa indikasi problem hukum dari sistem sharing economy. Antara lain kepemilikan sumber daya yang sering kali laten, hubungan ketenagakerjaan, pertanggungjawaban para pihak. 

"Sementara problem hukum dari luar sistem sharing economy sangat beragam di antaranya, keamanan dan perlindungan konsumen; prosedur administratif; hak atas kekayaan Intelektual; perpajakan; dan hukum lingkungan," ucapnya. 

Advertisement

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Piala Dunia 2022

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Rentetan Gempa dan Erupsi Gunung, Apakah Saling Berkaitan? Ini Penjelasan Badan Geologi

News
| Rabu, 07 Desember 2022, 23:47 WIB

Advertisement

alt

Jalan Layang Paling Membingungkan di Dunia, Perlu 10 Menit Keluar Kalau Salah Jalur

Wisata
| Rabu, 07 Desember 2022, 23:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement