Kemenkeu dan Banggar DPR Respons Positif Usulan Penguatan Danais DIY
Usulan penguatan Danais DIY disambut Kemenkeu dan DPR. Danais dinilai penting untuk pemberdayaan kalurahan dan pengentasan kemiskinan.
Ilustrasi. /Reuters-Mussa Qawasma
Harianjogja.com, SLEMAN - Jogja Police Watch (JPW) mengecam terjadinya kerusuhan kawasan Seturan dan Babarsari, Sleman. Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba mengatakan suatu hal yang diselesaikan dengan cara kekerasan, tidak akan menyelesaikan persoalan, namun menambah masalah baru.
Dia meminta agar kasus ini diusut tuntas, siapapun yang terlibat harus diproses secara adil, transparan, dan profesional. Kepolisian tidak boleh kalah dengan aksi premanisme dan anarkisme oleh siapapun.
"Mengecam segala tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun," ucapnya, Selasa (05/07/2022).
BACA JUGA: Terjebak di Dalam Kantor, Seorang Remaja Jadi Korban Kerusuhan di Babarsari
Menurutnya perlu dilakukan upaya pencegahan dini agar kasus serupa tidak terulang kembali. Upaya pencegahan bisa dilakukan melalui kepekaan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian atas potensi terjadinya konflik massa.
Tidak hanya di daerah Seturan dan Babarsari saja, namun pencegahan juga perlu dilakukan di tempat lainnya. Kemudian kepala daerah yang ada di provinsi dan kabupaten perlu secara rutin melakukan dialog dengan mahasiswa atau pelajar luar daerah.
"Karena setiap perkumpulan pasti ada paguyubannya masing-masing dan ada sesepuhnya yang dituakan jadi panutan. Kehadiran kepala daerah itu sangat diperlukan," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah daerah juga perlu secara rutin melakukan razia terhadap operasional tempat hiburan malam yang ada di wilayah DIY. Apabila terjadi pelanggaran, langsung dilakukan tindakan tegas.
"Siapa pun dan darimana asal kita harus menjunjung tinggi yang namanya 'dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung'," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Usulan penguatan Danais DIY disambut Kemenkeu dan DPR. Danais dinilai penting untuk pemberdayaan kalurahan dan pengentasan kemiskinan.
Pendaftaran Pilur Gunungkidul 2026 dibuka hingga 23 Juli. Setiap kalurahan maksimal lima calon lurah, kelebihan peserta akan mengikuti seleksi.
Ketua KPK menyatakan masih terlalu dini membahas pengambilalihan perkara yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Mekanisme supervisi tetap mengikuti aturan.
Rupiah menguat ke Rp18.091 per dolar AS setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dan memproyeksikan ekonomi tetap tumbuh.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota rampung menjelang MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dan siap digunakan.
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.