RTH Eks ABA Ditargetkan Rampung Desember 2026, Ini Konsepnya
Pembangunan RTH eks Parkir Abu Bakar Ali dimulai dan ditargetkan rampung Desember 2026 dengan konsep perpaduan hutan dan taman kota.
Ilustrasi. /Reuters-Mussa Qawasma
Harianjogja.com, SLEMAN - Jogja Police Watch (JPW) mengecam terjadinya kerusuhan kawasan Seturan dan Babarsari, Sleman. Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba mengatakan suatu hal yang diselesaikan dengan cara kekerasan, tidak akan menyelesaikan persoalan, namun menambah masalah baru.
Dia meminta agar kasus ini diusut tuntas, siapapun yang terlibat harus diproses secara adil, transparan, dan profesional. Kepolisian tidak boleh kalah dengan aksi premanisme dan anarkisme oleh siapapun.
"Mengecam segala tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun," ucapnya, Selasa (05/07/2022).
BACA JUGA: Terjebak di Dalam Kantor, Seorang Remaja Jadi Korban Kerusuhan di Babarsari
Menurutnya perlu dilakukan upaya pencegahan dini agar kasus serupa tidak terulang kembali. Upaya pencegahan bisa dilakukan melalui kepekaan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian atas potensi terjadinya konflik massa.
Tidak hanya di daerah Seturan dan Babarsari saja, namun pencegahan juga perlu dilakukan di tempat lainnya. Kemudian kepala daerah yang ada di provinsi dan kabupaten perlu secara rutin melakukan dialog dengan mahasiswa atau pelajar luar daerah.
"Karena setiap perkumpulan pasti ada paguyubannya masing-masing dan ada sesepuhnya yang dituakan jadi panutan. Kehadiran kepala daerah itu sangat diperlukan," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah daerah juga perlu secara rutin melakukan razia terhadap operasional tempat hiburan malam yang ada di wilayah DIY. Apabila terjadi pelanggaran, langsung dilakukan tindakan tegas.
"Siapa pun dan darimana asal kita harus menjunjung tinggi yang namanya 'dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung'," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan RTH eks Parkir Abu Bakar Ali dimulai dan ditargetkan rampung Desember 2026 dengan konsep perpaduan hutan dan taman kota.
Angkatan kerja penduduk asli Kota Jogja diprediksi menurun pada 2030–2040. Lulusan berpendidikan tinggi cenderung mencari kerja di luar daerah.
Menperin Muhammad Sarmuji menilai kewajiban sertifikasi halal 2026 menjadi peluang meningkatkan kualitas produk dan daya saing industri nasional.
DPMPTSP Sleman menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menyempurnakan standar pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Penanganan stunting perlu melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, kemiskinan, pola asuh, hingga lingkungan. DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong peningkata
Kemenhub menegaskan Zero ODOL berlaku 1 Januari 2027 tanpa toleransi. Sistem WIM, Ferizy, dan ETLE HUB disiapkan untuk menertibkan truk.