Advertisement
Ini Langkah Pemda DIY untuk Cegah Sekolah Negeri Wajibkan Aturan Jilbab
Sri Sultan HB X - Antara/Andreas Fitri Atmoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pemda DIY menyatakan perangkat pendidikan mulai dari Komite Sekolah atau orang tua hingga Dewan Pendidikan akan dimaksimalkan untuk melakukan pengawasan guna mencegah kasus pemaksaan menggunakan jilbab.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan kasus pemaksaan menggunakan jilbab di SMAN 1 Banguntapan menjadi pembelajaran bagi sekolah lain agar lebih berhati-hati dalam membuat edaran terkait seragam untuk siswa. Dalam Surat Edaran Kepala Disdikpora DIY, kata dia, sudah jelas bahwa ada pilihan-pilihan dalam seragam sehingga tidak ada pemaksaan.
Advertisement
"Ini kan otomatis jadi pembelajaran di sekolah lain, jadi sekolah lain keluarga sekolah, orangtua siswa, semuanya akan mendapatkan pembelajaran apa yang sekarang ini sudah terjadi. Dan sebenarnya ini sudah diatur lewat SE kepala dinas," katanya, Jumat (5/8/2022).
Oleh karena itu ke depan akan lebih ditingkatkan lagi sosialisasi terkait penggunaan seragam tersebut ke sekolah. Untuk memastikan bahwa ke depan tidak ada unsur pemaksaan jilbab. Karena di SE Kepala Disdikpora DIY dan Permendikbud sudah jelas.
BACA JUGA: 3 Kecamatan di Bantul Ini Alami Hari Tanpa Hujan Lebih Lama, Sampai 2 Bulan
"Berkaitan bagaimana dengan agar bisa memberikan pemahaman kepada semua pihak untuk selalu melaksanakan aturan yang sudah ada termasuk didalamnya aturan seragam. Pakaian seragam kan sudah diatur oleh SE kepala dinas dan juga lewat peraturan Mendikbud," katanya.
Aji menambahkan untuk memastikan aturan bisa dijalankan saat ini perangkat sistem persekolahan sudah lengkap. Ada Komite Sekolah hingga Dewan Pendidikan yang bisa melakukan pengawasan. Selain itu orang tua juga bisa mengingatkan sekolah ketika terjadi pelanggaran.
"Saya kira bisa saling mengingatkan stakeholder di sekolah itu bahkan individu sekolah bisa mengingatkan sekolah. Sekolah bisa ingatkan ke orangtua itu bisa efektif menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Muncul Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Penjelasan DLH Bantul
Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
Netralitas ASN dalam Pilkada Sleman 2024 Bakal Diawasi Ketat
Apdesi Ingatkan Agar Lurah Tetap Netral dalam Pilkada 2024
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City Bakal Bergabung dengan Ratusan Orang untuk Aksi Hari Buruh
Kabupaten Sleman Prioritaskan Pembangunan Pertanian
Mempercepat Penanganan, Pemkab Kulonprogo Bikin Rembug Stunting
Program Transmigrasi, DIY Dapat Kuota 16 Kepala Keluarga
Jadwal Pemadaman Listrik Kamis 25 April 2024, Giliran Sleman, Kota Jogja dan Kulonprogo
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Jadwal Layanan Samsat Keliling Jogja Kamis 25 April 2024
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024
Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling Bantul April 2024
Advertisement
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Sheila on 7 Bikin Konser di Medan, Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Sumut Ikut Subur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Budayawan di Jogja Dilibatkan Pembuatan Maskot Pilkada 2024
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
- Danais Kembali Dikucurkan untuk Mendukung Program Becak Listrik di 2024
- Heroe Poerwadi Kumpulkan Berkas Pendaftaran Cawali ke DPD Golkar Kota Jogja
- Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
Advertisement
Advertisement
