Tanggapi Visi Misi Gubernur DIY Periode 2022-2027, Ini Catatan DPRD DIY

Harianjogja.com, JOGJA--Seluruh Fraksi di DPRD DIY memberikan sejumlah catatan dalam menanggapi visi misi Gubernur DIY periode 2022-2027 dalam rapat paripurna, Selasa (9/8/2022). Selain percepatan pembangunan infrastruktur di selatan, legislatif juga sepakat dengan prioritas reformasi kalurahan. 

Juru Bicara Fraksi PDIP Andriyana Wulandani menilai pemilihan kawasan selatan sebagai prioritas pembangunan sebaiknya diletakkan dalam konsepsi pembangunan masyarakat DIY seutuhnya. Mengingat di tengah dan utara DIY memiliki karakter dan kondisi yang berbeda dan ada keterkaitan kontribusi terhadap pembangunan kawasan selatan dan masyarakat secara umum. Pembangunan infrastruktur seperti JJLS dan pelabuhan sebagai jalur distribusi ekonomi harus segera direalisasikan agar kemanfaatan ekonomi dapat dirasakan masyarakat. 

“Selain infrastruktur, Pemerintah DIY juga perlu membangun kualitas sumber daya manusia terutama dari aspek sosial budaya sehingga selaras dengan konsepsi Among Tani Dagang Layar serta responsif terhadap teknologi informasi guna menjawab tantangan era saat ini,” katanya dalam rapat Paripurna DPRD DIY, Selasa (9/8/2022). 

Ia menambahkan reformasi kalurahan sebaiknya didasarkan pada hasil pemetaan kondisi Kalurahan sehingga lebih objektif. Kelurahan tertentu bisa menjadi pijakan penentuan program pembangunan. Selain penguatan kelembagaan, SDM sosial budaya masyarakat, perlu dipertimbangkan sehingga bisa selaras dengan agenda pembangunan terutama terkait peningkatan literasi digital masyarakat dalam menyongsong era teknologi informasi. 

Juru Bicara Fraksi Nasdem-PSI-PD Widi Sutikno berharap dengan fokusnya pembangunan selatan, kemiskinan bisa menurun berada di angka 1 digit selama lima tahun ke depan. Saat ini sudah ditopang sejumlah megaproyek infrastruktur seperti bandara, JJLS dan pelabuhan yang secara perlahan bisa menjadi pengungkit pengembangan kawasan. “Disamping itu perlu mengevaluasi kaitanya dengan konsep pembangunan dan pengembangan kawasan selatan yang sudah berjalan misalnya pembangunan pelabuhan Adikarto dan desa maritim,” ucapnya. 

Ia sepakat dengan reformasi kalurahan sebagai ujung tombak pembangunan. Ketimpangan pembangunan antarkalurahan juga harus menjadi perhatian. Fraksi ini mengusulkan agar Kalurahan masuk dalam koordinasi langsung di bawah Pemda DIY untuk mengurus dana keistimewaan agar lebih profesional. “Untuk itu perlu dukungan dari dana Keistimewaan yang di anggarkan di masing-masing Kalurahan dengan porsi yang memadai,” katanya. 

BACA JUGA: Direvitalisasi, Kawasan Perempatan Gondomanan dan Jalan Senopati Bakal Bebas Kabel

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati menyatakan prioritas pembangunan kawasan selatan perlu diselaraskan dengan pembangunan di kawasan tengah dan utara agar tidak mengakibatkan ketimpangan wilayah baru dalam lima) tahun ke depan. Program pengentasan kemiskinan di tingkat kalurahan tetap melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan sasaran, target dan dampak yang terukur serta tepat sasaran. 

“Alokasi dana keistimewaan perlu menyentuh sampai kalurahan sebagai daya ungkit perekonomian dalam pengentasan kemiskinan di DIY. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang merupakan kebutuhan dasar di wilayah selatan tetap dikedepankan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan dampak sosial,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.