Advertisement
Pemaksaan Jilbab Jangan Terulang, AMPPY Sarankan Ini ke Pemda DIY
Suasana konfrensi perss yang dilakukan AMPPY, Jumat (12/8 - 2022).
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) meminta Dinas Pendidikan di seluruh DIY untuk membuat sistem pengawasan yang efektif, proaktif, dan konsisten terhadap praktek penyelenggaraan pendidikan untuk menanggulangi penyelewengan. Permintaan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terulangnya pemaksaan penggunaan jilbab, seperti terjadi di SMAN 1 Banguntapan.
Pegiat AMPPY Novitasari saat membacakan pernyataan sikap menyebut penyelenggaraan pendidikan di DIY harus berdasarkan konstitusi serta memberikan ruang penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) termasuk hak anak. “Supaya fungsi pendidikan yaitu menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan karakter yang berjiwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat terwujud,” jelasnya, Jumat (12/8/2022).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Novitasari juga meminta Gubernur DIY serta bupati dan wali kota se-DIY untuk mengevaluasi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kepada dinas pendidikannya. “Kami juga meminta Dinas Pendidikan DIY serta kabupaten dan kota untuk melakukan pembinaan tenaga pendidik secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai konstitusi dan HAM,” tugasnya.
BACA JUGA: Iring-iringan Moge Tabrak Warga di Kulonprogo
Tindakan tegas juga penting diambil kepala daerah, jelas Novitasari, bagi pelaku penyelewengan penyelenggaraan pendidikan. “Sangsi harus diberlakukan agar insiden dan masalah serupa tidak terus terulang,” ujarnya.
Selain pemaksaan penggunaan jilbab, AMPPY juga menyoroti praktik penyelewengan lain yang terjadi di DIY. Seperti pungutan liar di sekolah yang berdampak, misalnya, penahanan ijazah, tidak dapat mengikuti ujian, perundungan tidak kasat mata. Penyelewengan lainnya seperti jual-beli seragam oleh sekolah, pelanggaran PPDB, serta penolakan terhadap difabel,” jelas Novitasari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kraton Tetap Tak Mau Melepaskan Tanah Desa untuk Tol Jogja, Ini Penjelasan Pemda DIY
Pemkab Klaim Proyek Padat Karya Selama 2022 Serap 4.004 Pekerja di Sleman
Polres Bantul Minta Warga Waspada Modus Kirim File Undangan Nikah untuk Kuras Rekening
Dua Hari, Dua Hoaks Penculikan Anak Beredar di Gunungkidul dan Nyaris Makan Korban
Advertisement
Geram Proyek Kolam PT PP Timbulkan Banyak Kerugian, Warga di Kulonprogo Demo dan Bakar Ban
Hasil Pembaharuan Data, 24.594 Orang di Bantul Miskin Ekstrem!
Intensitas Bencana Alam Tinggi, BPBD Bantul Malah Krisis Stok Beronjong
Permohonan Adopsi Anak Tanpa lewat Panti Asuhan Marak Terjadi di Bantul
Indeks Kerawanan Pemilu di Gunungkidul Rendah, Potensi Gesekan Harus Tetap Diwaspadai
Advertisement
Gadaikan Mobil Rp20 Juta, Warga Klaten Dicokok Polisi Gunungkidul
Dipatok untuk Tol Jogja Solo, Tanah Desa di Purwomartani Mangkrak 3 Tahun Belum Dibebaskan
Keren! Mahasiswa Difabel UGM Kembangkan Aplikasi untuk Mudahkan Mobilitas Kalangan Difabel
Rawan Kecelakaan, Bus dan Kendaraan Berat Dilarang Lewat Tanjakan Bundelan
Kepastian Pindah Belum Jelas, Pedagang Jl. Perwakilan Malioboro Tagih Janji ke Dinas
Advertisement
Besok, Jembatan Kretek 2 di JJLS Bantul Akhirnya Dibuka untuk Uji Coba
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lukas Enembe hingga 40 Hari, Ini Alasannya...
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Fasyankes Dukung Usia Harapan Hidup Lansia Kota Jogja Meningkat
- 2023, PDAM Tirta Sembada Terapkan Digitalisasi Pelayanan
- Update! Jadwal KRL Jogja Solo Senin 30 Januari 2023
- PDAM Sleman Beri Program Pemasangan Sambungan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Polda DIY Lantik Mahasiswa Jadi Duta Antiterorisme
Advertisement
Advertisement
