Kirim Surat ke Megawati, Warga Jogja Minta Jokowi Dijewer karena Naikkan BBM

Harianjogja.com, JOGJA - Gerakan WNI Menggugat, sebuah elemen masyarakat sipil di Jogja mengirim surat kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan musisi Iwan Fals merespons kenaikan harga BBM yang dinilai ugal-ugalan. Dalam suratnya, mereka meminta agar Megawati menjewer Presiden RI Joko Widodo lantaran menaikkan harga BBM yang akan membuat rakyat semakin sengsara. 

Aksi kirim surat itu dilakukan di kantor pos besar Jogja pada Senin (5/9/2022). Aksi yang dihadiri oleh sejumlah orang itu diawali dengan orasi dengan mengusung sejumlah poster tuntutan. Mereka juga menyanyikan lagu Galang Rambu Anarki gubahan Iwan Fals yang dalam liriknya menyentil soal kenaikan harga BBM. 

Koordinator Gerakan WNI Menggugat, Tri Wahyu menjelaskan, surat itu dikirim lewat layanan ekspres agar lebih cepat sampai. Pihaknya meminta agar Megawati memperingatkan Jokowi soal kenaikan harga BBM dan memberi tenggat waktu sampai 12 September agar kenaikan harga BBM dibatalkan. Jika tidak, pihaknya mengimbau rakyat untuk menghukum PDIP dengan tidak memilih partai itu pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. 

"Yang dituntut agar Megawati selaku Ketua Umum PDIP menjewer Jokowi selaku kadernya dan maksimal 12 September membatalkan kenaikan BBM, kalau tidak kami menyerukan kepada WNI dimana pun berada untuk menghukum PDIP dalam Pemilu ke depan," katanya.

Baca juga:  Siapa Jadi Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa? Ini 3 Calon Paling Masuk Akal

Menurut Tri, kenaikan harga BBM akan semakin membuat masyarakat sengsara. Sebab dampaknya akan membuat harga bahan pokok dan kebutuhan lain akan melonjak. Dirinya juga menyebut bahwa pernyataan presiden soal kenaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir adalah pernyataan yang tidak benar. Pemerintah disebutnya masih bisa melakukan berbagai kebijakan lain yang bisa menghemat anggaran alih-alih menaikkan harga BBM. Salah satunya dengan memotong gaji pejabat dan direksi BUMN yang dinilai terlalu tinggi. 

"Apakah gaji presiden, wakil presiden, menteri, komisaris dan direksi Pertamina yang miliaran itu sudah dipotong? Kan belum. Jadi kita gugat presiden yang bilang ini adalah pilihan terakhir. Ini sudah melenceng dari amanat konstitusi," ungkapnya. 

Tri menambahkan, surat yang dikirim ke Megawati bukan tanpa alasan. Pihaknya menilai bahwa Ketua Umum PDIP itu masih dianggap tokoh yang paling berpengaruh dan ditakuti oleh Presiden. Apalagi dalam banyak kesempatan, Megawati selalu menyerukan bahwa Jokowi merupakan petugas partai. "Jadi kami cari orang yang paling ditakuti dan kata-katanya paling akan dijalankan oleh Presiden, itu adalah Megawati," ujarnya. 

Sementara, surat kedua yang ditujukan kepada Iwan Fals meminta agar musisi itu tidak partisan dalam menilai kebijakan pemerintahan Jokowi. Tri menyebut, pada 2014 lalu Jokowi sempat menemui Iwan Fals dan menyebut bahwa lagu Galang Rambu Anarki merupakan lagu favoritnya diantara sejumlah karya Iwan. 

"Kita tahu bahwa dalam liriknya menyebut soal situasi kenaikan BBM yang menyusahkan rakyat. Pertanyaan kita jawaban Presiden itu saat menjawab media, dia tahu liriknya tidak," jelasnya.

Kenaikan harga BBM oleh pemerintah Jokowi menurutnya juga mengingkari jargon partai yang selama ini disebut pro terhadap rakyat kecil. Pihaknya mengajak masyarakat untuk sadar dengan kebijakan ini dan mendorong PDIP membuktikan kepeduliannya dengan rakyat miskin."Wong cilik ini yang selalu dipakai PDIP. Sekarang buktikan kalau PDIP pro wong cilik. Kenaikan BBM ugal-ugalan, disaat gaji pejabat tidak dipotong," pungkas dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News