Advertisement
Siapa Saja Penerima Bansos BBM Rp4,5 miliar di Gunungkidul? Ini Kata Pemkab
Ilustrasi bantuan
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sri Suhartanto mengatakan, masih melakukan kajian terkait dengan pemberian kompensasi untuk kenaikan BBM di Gunungkidul. Pasalnya, hingga sekarang kepastian baru besaran anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
Adapun untuk penyaluran masih dalam kajian serta menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah DIY. “Gubernur DIY Sri Sultan HB X baru akan paparan tentang kompensasi BBM besok. Jadi, kami masih menunggu paparan tersebut dan tak ingin mendahului,” kata Sri Suhartanto, Senin (12/9/2022).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Menurut dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih melakukan kajian berkaitan dengan calon penerima bantuan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, ada sejumlah bantuan mulai dari subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan usaha produktif hingga program padat karya.
BACA JUGA: Geger Foto Calon Lurah di Undangan, Pencairan Bansos BBM Satu Desa di Bantul Ditunda
“Ini yang perlu dijabarkan lebih jauh. Sebab, dari sisi anggaran sudah pasti, tapi untuk sasaran penerima masih proses,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Gunungkidul, Asti Wijayanti. Menurut dia, dengan adanya kenaikan BBM, pemkab wajib memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Bumi Handayani.
“Ada beberapa sasaran seperti nelayan hingga tukang ojek pangkalan. Tapi, ini masih proses pendataan,” katanya.
Menurut dia, rencana pemberian bantuan akan diwujudkan dalam bentuk BLT. “Detailnya masih menunggu karena juga masih didata dan dikaji,” katanya.
Disinggung terkait potensi tumpang tindih penerimaan bantuan, Asti mengakui akan lebih teliti dan dilakukan penyandingan data antar penerima bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi.
“Yang jelas untuk calon penerima harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial [DTKS],” katanya. (David Kurniawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 2 Februari 2023
Fokus Pengembangan Gunungkidul Beralih dari Selatan ke Utara
8 Penyakit Paling Banyak Menyedot Dana BPJS Kesehatan
Gelar Musrembang 2024, Kapanewon Mlati Fokus Bangun Infrastruktur
Advertisement
Delegasi ATF Mulai Berdatangan ke Jogja
Asyik..Rute Bus Jogja Heritage Track Akan Ditambah Tak Hanya Seputar Sumbu Filosofi
Jalan Godean Viral Setelah Diadukan ke Gibran, Pemda DIY Hanya Punya Dana Pemeliharaan
Puluhan Knalpot Blombongan di Kulonprogo Disita Polisi
Jual Miras Oplosan, 4 Warga Jogja Ditangkap Polisi
Advertisement
2 Warga Jogja Jadi Tersangka Pelemparan Bus Arema FC, Ternyata Ini Motifnya
Viral Gibran Diminta Mengaspal Jalan Godean, Begini Klarifikasi Pemda DIY
Viral Gibran Diminta Mengaspal Jalan Godean, Begini Tanggapan Pemkab Sleman
Pemkab Bantul Gulirkan 355 Paket Padat Karya, Pekerja Didaftarkan BP Jamsostek
Amankan ATF, Puluhan Polisi Disiagakan sejak YIA hingga Jembatan Bantar
Advertisement
Adkasi Gelar Aksi, Begini Respons Ketua DPRD Gunungkidul
Berita Pilihan
Advertisement
Awal Tahun 2023, DPRD Kabupaten Magelang Setujui 3 Raperda
Advertisement
Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023
Advertisement
Berita Populer
- Viral Gibran Rakabuming Diminta Warganet Mengaspal Jalan Godean Sleman
- Segini Nominal Uang Ganti Rugi Sultan Ground Jika Dibebaskan untuk Tol Jogja Bawen
- Top 7 News Harianjogja.com Rabu 1 Februari 2023
- RTLH di Pinggir Sungai Kota Jogja Ditata Lewat Program 'Motong Mundur Madhep Kali'
- SPPT Pajak Akan Cantumkan Tunggakan Lima Tahun Terakhir
Advertisement
Advertisement
