Advertisement
Siapa Saja Penerima Bansos BBM Rp4,5 miliar di Gunungkidul? Ini Kata Pemkab
Ilustrasi bantuan
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sri Suhartanto mengatakan, masih melakukan kajian terkait dengan pemberian kompensasi untuk kenaikan BBM di Gunungkidul. Pasalnya, hingga sekarang kepastian baru besaran anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
Adapun untuk penyaluran masih dalam kajian serta menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah DIY. “Gubernur DIY Sri Sultan HB X baru akan paparan tentang kompensasi BBM besok. Jadi, kami masih menunggu paparan tersebut dan tak ingin mendahului,” kata Sri Suhartanto, Senin (12/9/2022).
Advertisement
Menurut dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih melakukan kajian berkaitan dengan calon penerima bantuan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, ada sejumlah bantuan mulai dari subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan usaha produktif hingga program padat karya.
BACA JUGA: Geger Foto Calon Lurah di Undangan, Pencairan Bansos BBM Satu Desa di Bantul Ditunda
“Ini yang perlu dijabarkan lebih jauh. Sebab, dari sisi anggaran sudah pasti, tapi untuk sasaran penerima masih proses,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Gunungkidul, Asti Wijayanti. Menurut dia, dengan adanya kenaikan BBM, pemkab wajib memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Bumi Handayani.
“Ada beberapa sasaran seperti nelayan hingga tukang ojek pangkalan. Tapi, ini masih proses pendataan,” katanya.
Menurut dia, rencana pemberian bantuan akan diwujudkan dalam bentuk BLT. “Detailnya masih menunggu karena juga masih didata dan dikaji,” katanya.
Disinggung terkait potensi tumpang tindih penerimaan bantuan, Asti mengakui akan lebih teliti dan dilakukan penyandingan data antar penerima bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi.
“Yang jelas untuk calon penerima harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial [DTKS],” katanya. (David Kurniawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pupuk Subsidi Turun Harga, Penyaluran di Gunungkidul Diawasi Ketat
Hanyut Diterjang Arus, Jembatan Apung Swadaya di Kali Progo Rusak
Dimas Diajeng Jadi Agen Promosi Wisata Selatan DIY
Dispar Bantul Alami Kendala Tarik Retribusi di Pos Baru Parangtritis
Advertisement
Jalan Prambanan-Lemahbang Diharapkan Dongkrak Ekonomi
Sukarelawan Bersiap Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Kulonprogo
DBD di Bantul Capai 538 Kasus, 3 Meninggal Dunia
Sultan Dorong SPPG Kerja Sama dengan Lumbung Mataram
Jogja Segera Terbitkan Larangan Kantong Plastik Sekali Pakai di Pasar
Advertisement
Wamen Fajar Beri Pesan Penting di Wisuda STIA AAN Yogyakarta
Petani Tebu di Bantul Dapat Subsidi Rp14 Juta per Hektare
PNS Terlibat Pernikahan Siri di Gunungkidul Terancam Dipecat
Jadi Pemandu, Ibu-Ibu Perajin Batik Giriloyo Raup Penghasilan Tambahan
Akan Jemput Jenazah, Ambulans Tabrak Pengendara Motor hingga Meninggal
Advertisement
Anggota Koperasi Merah Putih di Jogja Diprioritaskan Warga Miskin
Berita Pilihan
Advertisement
Ki Anom Suroto Wafat, Maestro Dalang yang Jadi Panutan Generasi Muda
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Satpol PP Bantul Tertibkan Reklame Ilegal di Kasihan dan Sewon
- Jadwal Lengkap KRL Solo Jogja Hari Ini, Kamis 23 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Hari Ini, Kamis 23 Okt 2025
- Jadwal KA Prameks Hari Ini Jogja Kutoarjo, Kamis 23 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling di Bantul, Kamis 23 Oktober 2025, Cek Lokasinya
Advertisement
Advertisement
