Tren Kasus Stunting Menurun di Jogja, DP3AP2KB Menargetkan 2024 Nol Kasus

JOGJA—Stunting atau kekurangan gizi kronis di Jogja menunjukan tren penurunan kasus, per Agustus 2022 kasusnya 10,8% sedangkan pada 2021 sebesar 12,8%. Targetnya, pada 2024 kasus stunting di Jogja nol kasus.

Penurunan kasus stunting tersebut juga ditandai dengan sudah tidak adanya zona merah kelurahan stunting pada 2022 ini, setelah pada 2021 ada tiga kelurahan yang masuk zona merah stunting. Setidaknya ada dua pendekatan untuk terus mengurangi stunting yang dilakukan Pemkot Jogja.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jogja Edy Muhammad menyebut dua pendekatan tersebut adalah sensitif dan spesifik. Edy yang jadi narasumber bersama Plt Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jogja Riska Novriana, menjelaskan dua pendekatan itu dilakukan agar penanganan stunting tepat sasaran.

“Pada pendekatan sensitif yang mengambil porsi 70% penanganan stunting dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Jogja, agar penanganan menyeluruh dan tepat sasaran,” jelas Edy, Jumat (30/9/2022).

Pasalnya, stunting bukan masalah satu sektor saja, jelas Edy, sehingga diperlukan kerjasama lintas OPD. “Misalnya karena masalah stunting umumnya menimpa bayi baru lahir, maka KUA sebagai pencatatan pernikahan juga terlibat, lalu berkaitan dengan pangan maka Dinas Pertanian juga ikut, begitu juga sampai masalah air dan sanitasi yang diampu PDAM dan Dinas PU,” jabarnya.

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, jelas Edy, juga sudah dilakukan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. “Melalui Perpres itu kami bekerja lebih efektif dan tepat sasaran karena penanganan jadi lebih menyeluruh,” ujarnya.

Plt Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jogja Riska Novriana menjelaskan dinasnya yang khusus memberikan penanganan spesifik. “Karena stunting berkaitan dengan gizi kami yang penanganan spesifik, porsinya 30% dalam penurunan stunting ini,” ujarnya.

Lima kelompok sasaran dalam penanganan spesifik, jelas Riska, antara lain remaja perempuan, ibu hamil, ibu pasca-persalinan, bayi, hingga balita. “Setiap kelompok sasaran kami sediakan penanganannya masing-masing,” jelasnya.

Untuk remaja perempuan, misalnya, dilakukan penanganan anemia agar dalam tumbuh kembangnya lebih sehat dan tidak menyebabkan stunting kelak saat melahirkan. “Angka anemia pada remaja perempuan di Jogja sekitar 25%, angkanya cukup tinggi,” jabar Riska.

Penanganan anemia pada remaja perempuan, jelas Riska, melalui kerjasama dengan sekolah. “Kami berikan obat penambah darah, agar angka anemianya terus menurun,” ucap Riska.

Penanganan stunting oleh Dinkes Jogja, menurut Riska, sudah berdasarkan data. “Sehingga kami mudah melakukan evaluasi program agar lebih tepat sasaran karena datanya ada,” katanya.

Selain itu, edukasi juga jadi kunci utama penurunan stunting di Jogja. “Setiap ibu hamil yang memeriksakan kandungannya di layanan kesehatan, petugas kami pasti memberikan penyuluhan dengan baik,” jelasnya. Bahkan ada tim khusus yang memberikan bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil yang terindikasi stunting.

“Petugas kami tahu, apakah makanan tambahan gizi itu dimakan atau tidak, kalau dimakan habis setengah, seperempat atau seberapa mereka tahu karena memang saat pemberian makanan langsung ditungguin, ini lah upaya kami mengatasi stunting sampai begitu,” ujar Riska.

Terkait target 2024 Jogja nol kasus stunting, Riska dan Edy optimis dapat mencapainya. “Aksi penurunan stunting kami memang didesain tepat sasaran, kami melakukan pantuan langsung dan intervensi gizi sesuai data pada bayi-bayi yang sudah terindikasi stunting agar tidak stunting dan nol kasus pada 2024,” tandas Edy.

Ketua Komisi D DPRD Jogja Suryani turut mengapresiasi target nol kasus stunting yang dicanangkan Pemkot Jogja. “Patut diapresiasi karena stunting ini masalah penting yang berpengaruh ke masa depan, terutama bayi-bayinya kelak ketika tumbuh dewasa, makanya harus diselesaikan,” jelasnya.

Mewujudkan target tersebut, lanjut Suryani, tak bisa hanya dilakukan Pemkot Jogja saja. “Masyarakat punya peran penting untuk turut menyelesaikan masalah ini, termasuk DPRD,” ujarnya.

Peran masyarakat tersebut, menurut Suryani, dapat terwadahi dengan program Bina Keluarga yang sudah dilakukan DP3AP2KB. “Dalam Bina Keluarga ini kan memang dikhususkan peran masyarakat untuk menangani stunting, karena isinya kelompok masyarakat semua dalam program tersebut,” katanya.

Suryani berpesan pada masyarakat Jogja untuk terus meningkatkan kesadaran dan mengedukasi lingkungan sekitarnya terkait pemenuhan gizi agar stunting terwujud nol kasus. “Karena masalah stunting tidak hanya masalah ibu saja, faktor eksternal juga ikut berpengaruh, makanya perlu gotong royong bersama dari masyarakat untuk mengatasinya,” ucapnya. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News