Tahun Depan, Ini yang Jadi Fokus Kegiatan DPRD Bantul

BANTUL - Semua komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul sudah melakukan rapat Rencana Kerja (Renja) untuk kegiatan 2023 mendatang.

Pada umumnya Renja tahun depan lebih fokus pada pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman mengatakan secara umum tugas pokok dan fungsi Dewan adalah pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah (Perda).

Khusus di Komisi D yang membidangi kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, kata dia, kegiatan akan difokuskan pada pendampingan masyarakat untuk kembali bangkit pascapandemi Covid-19.

“Kami dorong mitra yang ada hubungannya dengan masyarakat, kami dampingi, amankan di beberapa organisasi perangkat daerah untuk menganggarkan anggaran untuk bangkitnya perekonomian warga dengan baik setelah pandemi ini,” kata Suratman, Kamis (29/9).

Sementara terkait dengan urusan ketenagakerjaan, komisinya akan melakukan pendampingan agar warga nantinya bisa memperoleh pelatihan keterampilan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul supaya bisa bekerja kembali.

Dari hasil pengawasan dua tahun belakangan, nyatanya memang banyak warga yang tidak bekerja akibat dampak pandemi Covid-19.

Itulah sebabnya diperlukan adanya pelatihan dan dukungan anggaran agar mereka bisa bekerja kembali.

Selain itu, program Padat Karya juga perlu digencarkan. Program tersebut diakuinya sudah disepakati untuk dianggarkan kembali di tahun depan, bahkan nilai dan sasaran Padat Karya pada 2023 lebih banyak dibanding tahun ini.

Menurutnya, program tersebut sangat efektif untuk mengurangi pengangguran meski dalam jangka pendek karena bisa mendapatkan upah dari program padat karya. Selain itu juga warga menerima pembangunan berupa infrastruktur.

“Intinya, Komisi D akan melakukan pengawasan di beberapa bidang, karena Covid-19 sangat merugikan sekali bagi pendidikan dan perekonomian. Dalam rapat, fokus kami adalah memberikan pendampingan mitra kerja,” ucap Suratman.

Adapun di bidang kesehatan, dia menilai layanan kesehatan di Bantul sudah cukup baik, bahkan RSUD Panembahan Senopati sudah dilengkapi peralatannya kesehatan yang canggih dan mumpuni.

“Kami juga mengapresiasi Pemkab Bantul yang mendirikan Rumah Sakit Tipe D di Bambanglipuro,” ucap dia.

Selain itu juga peningkatan layanan kesehatan yang maksimal di semua puskesmas.

Kemudian untuk bidang pendidikan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan Pemkab melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul perlu untuk meningkatkan mutu pendidikan setelah sempat tertinggal selama pandemi Covid-19. Dia juga mendukung adanya pengadaan sarana dan prasarana, salah satunya pengadaan komputer untuk semua sekolah negeri baik di jenjang SD dan SMP dalam rangka mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan.

BACA JUGA: Beroperasi Terbatas, Layanan RS Tipe D di Bantul Digratiskan

Dia menilai anggaran pendidikan dalam APBD 2023 sudah cukup baik, sudah bisa memenuhi target minimal 20% dari total APBD.

Suratman juga mengapresiasi adanya dana perdukuhan Rp50 juta untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini atau Paud, penurunan angka stunting, peningkatan posyandu, dan juga pengelolaan sampah di tingkat perdukuhan.

Tiga Sektor

Tidak hanya Komisi D, Komisi B yang membidangi ketahanan pangan, perekonomian, perusahaan daerah, dan pariwisata juga minta pada mitra komisinya untuk fokus pada pemulihan ekonomi,

“Kami sampaikan dalam rapat-rapat internal seharusnya saat ni fokus pemulihan ekonomi,” kata Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis.

Wildan mengatakan dari semua mitra komisi ia menitik beratkan pada tiga sektor yang menjadi target pembangunan sesuai yang dicita-citakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yakni pertanian, pariwisata dan industri.

“Ketiga sektor tersebut menduduki tiga besar PDRB Bantul serta memiliki populasi yang besar dari masyarakat Bantul serta paling banyak mendominasi lapangan pekerjaan,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurutnya, ketika sektor tersebut tidak bisa dipisahkan melainkan saling berkaitan. Pertanian dan pariwisata bisa dijadikan satu paket wisata yang dampaknya bisa meramaikan perekonomian warga setempat.

Dia sebenarnya sangat mendambakan pembangunan wisata di Bukit Dermo, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Bantul. Namun, pembangunan wisata dan pertanian tersebut gagal lelang sehingga tidak jadi dibangun tahun ini.

Itulah sebabnnya, dia berharap Bupati dan Wakil Bupati Bantul mendukung tiga sektor tersebut dari sisi anggaran maupun kebijakan melalui peraturan bupati agar lebih fokus dalam pembangunan.

Dukungan anggaran dan sarana prasarana sangat penting, misalnya pendampingan kepada para petani, pembangunan jalan tani, serta mempermudah akses modal bagi para petani untuk pengadaan bibit maupun pupuk,

16 Raperda

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji mengatakan di tahun depan ada sekitar 16 rancangan Peraturan Daerah (raperda) baik yang diusulkan oleh Pemkab Bantul maupun inisiatif Dewan.

Dari 16 beleid itu, tiga di antaranya adalah raperda rutin, yakni terkait dengan pembahasan APBD.

Tahun ini ada 13 raperda yang hampir selesai, “Tinggal tiga lagi yang sedang dalam pembahasan insyaallah akhir tahun selesai,” katanya.

Ketiga raperda yang masih dalam pembahasan adalah Raperda tentang Kawasan tanpa Rokok, Raperda tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News