Penyerapan Anggaran Rendah, 3 OPD Gunungkidul Ini Kena Semprot Bupati

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyoroti serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian Serapan Anggaran di ruang Handayani, Setda Gunungkidul, Selasa (25/10/2022).

Setidaknya ada tiga OPD yang serapan anggaran masih di bawah 60%. Ketiganya adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) yang penyerapannya baru 55,7%; Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar 55,08%; dan Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPP) sebesar 44,05%.

Sementara untuk OPD lainnya penyerapannya sudah mencapai kisaran 62%-92%. Sebagai contoh untuk Dinas Kesehatan (Dinkes), penyerapannya sudah mencapai 62,95%, sedangkan yang tertinggi adalah di Kapanewon Panggang dengan penyerapan anggaran sebesar 92,86%.

“Memang belum optimal karena masih ada devisiasi antara 13-20 persen dari target realisasi anggaran,” katanya, Selasa siang.

BACA JUGA: Meletus, Gunung Anak Krakatau Lontarkan Abu Setinggi 150 Meter

Menurut dia, ada beberapa OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Sunaryanta meminta agar kinerja bisa dioptimalkan sehingga bisa sesuai target. “Masih ada waktu efektif selama 45 hari dan ini bisa digunakan untuk optimalisasi kinerja,” katanya.

Meski demikian, dia mengaku tetap optimistis penyerapan dapat maksimal. Terlebih lagi, hingga sekarang ada sejumlah program yang sudah selesai dan tinggal menyelesaikan masalah administrasi pembayaran.

“Untuk detailnya bisa tanya langsung ke OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Yang jelas, saya yakin masih bisa dioptimalkan,” katanya.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan, ada beberapa penyebab yang membuat penyerapan anggaran belum maksimal. Pasalnya, dari target realisasi belanja sebesar Rp129,7 miliar, baru terealisasi Rp72,2 miliar atau sebesar 55,7%.

Menurut dia, ada beberapa faktor penyebab realisasi anggaran belum optimal. Salah satunya banyak rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi belum mengambil uang untuk pengerjaan.

“Mungkin rekanan kaya-kaya dan tidak butuh uang. Sehingga alokasi untuk menyelesaikan pekerjaan belum diambil,” katanya.

Irawan menjelaskan, hingga sekarang ada 20 paket pengerjaan non lelang yang sudah selesai. Namun, belum mengambil uang pengerjaan.

Selain itu ada lima paket pengerjaan fisik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah selesai, tapi belum bisa pencairan dana karena masalah administrasi.

“Contoh lain ada dalam pengerjaan jalan Semin-Tambakromo. Proses sudah 60%, tapi untuk pengambilan dana baru 10%. Saya yakin kalau semua bisa dibayarkan, maka penyerapan akan meningkat signifikan,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Hary Sukmono. Menurut dia, salah satu penyebab penyerapan belum maksimal karena masalah petunjuk teknis dalam pelaksanaan program. “Khusus untuk DAK harus menunggu juknis sehingga program belum bisa jalan kalau pedomannya belum turun,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.