Advertisement
Sidang Perdana Korupsi Stadion Mandala Krida, Terdakwa Kompak Tolak Dakwaan Jaksa

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Kasus korupsi proyek Stadion Mandala Krida masuk meja hijau, Kamis (3/11/2022). Agenda persidangan perdana kasus tersebut yang dilakukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja adalah pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Atas dakwaan tersebut tiga terdakwa yaitu mantan Kepala Balai Pemuda Olahraga (BPO) DIY Edy Wahyudi, Direktur Utama PT Arsigraphi Sugiharto, dan Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Heri Sukamto kompak menolak dakwaan JPU. Semuanya akan mengajukan nota keberatan dakwaan atau eksepsi.
Advertisement
Dalam dakwaannya, JPU mendakwa tiga terdakwa secara terpisah. Dakwaan yang diajukan JPU terhadap tiga terdakwa adalah pelanggaran Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Atas pengajuan eksepsi tersebut, sidang selanjutnya akan diagendakan dengan pembacaan eksepsi pada Kamis (10/11/2022) minggu depan. Kuasa hukum Heri Sukamto, Ariyanto menjelaskan dakwaan yang diajukan JPU terhadap kliennya tidak teliti dan cermat.
“Dakwaan itu tak hanya menyangkut identitas terdakwa saja, tapi harus menjelaskan keterlibatan terdakwa, alat bukti, dan berkas lainnya dengan teliti dan cermat seperti diatur dalam Pasal 143 KUHP” kata Ariyanto, Kamis siang. Dalam dakwaan yang diterima kliennya, jelas Ariyanto, ada beberapa kejanggalan.
BACA JUGA: Mediasi Kasus SDN Purwomartani, Sekolah Minta Maaf
Kejanggalan tersebut, terang Ariyanto, misalnya berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak ada dalam berkas persidangan. “LHP Investigasi ini dicantumkan sebagai bukti tertulis atau keterangan ahli, jika bukti tertulis kok isinya kosong,” jelasnya.
Jika LHP Investigasi dijadikan keterangan saksi ahli, lanjut Ariyanto, maka konsekuensinya dalam persidangan tidak mengikat. “Karena kalau keterangan ahli itu hanya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan itu bukan bukti persidangan melainkan petunjuk saja,” terangnya.
Kejanggalan lainnya, jelas Ariyanto, penggunaan pasal dalam dakwaan. “Kalau klien kami didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu kurang relevan karena dia (Heri Sukamto) bukan aparatur negara, seharusnya yang Pasal 3 cukup terdakwa Edy saja, jangan disamaratakan begitu,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Terjerat Dobel Kasus Korupsi, Kadinkes Karanganyar Nonaktif Purwati Kembali Jadi Tersangka
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Tambang Ilegal, Kapolda DIY Digugat Praperadilan oleh LSM Sapu Jagad Gunung
- Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Minggu 6 Juli 2025
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
- Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
- Jadwal dan Tarif DAMRI ke Bandara YIA, Purworejo dan Kebumen
Advertisement
Advertisement