Advertisement
Pemda DIY Bebaskan Ijazah, PGRI DIY: Apakah Sekolah Tak Beri Keringanan?
Ilustrasi ijazah - Antara/Oky Lukmansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Pembebasan ijazah yang dilakukan oleh Pemda DIY kepada 1.546 siswa SMA sederajat di 179 sekolah ditanggapi beragam organisasi pendidikan.
Ada yang merasa terbantu oleh kebijakan pembebasan tersebut hingga ada yang menganggapnya kurang tepat. Pembebasan ijazah yang ditahan sekolah tersebut menelan anggaran Rp3,2 miliar.
Sekretaris Umum PGRI DIY, Kisworo menjelaskan penahan ijazah itu seharusnya tidak ada jika mengacu peraturan-peraturan yang ada.
Sekolah di bawah naungan PGRI, jelas Kisworo, tak pernah menahan ijazah siswanya. “PGRI DIY memang tidak ada SMA sederajatnya, tetapi kalau di SMP belum ada kasus penahanan ijazah dan itu juga salah saya kira kalau sampai ditahan,” jelasnya, Kamis (24/11/2022).
BACA JUGA: Orang Merokok Sembarangan di Malioboro Jogja Bisa Didenda Rp7 Juta
Kisworo menyoroti anggaran pembebasan ijazah Pemda DIY yang terlalu besar. “Angka Rp3,2 miliar itu besar, apakah sekolah itu tidak memberikan keringanan pada siswa tak mampunya, atau dalam pembebasan ini sekolah tak menurunkan biayanya,” katanya.
Sementara itu, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY menanggapi kebijakan tersebut sebagai jalan tengah yang membantu sekolah sekaligus orang tua siswa.
PWM DIY yang membawahi sekolah-sekolah dalam naungannya menyebut penahanan ijazah adalah tahap terakhir dilakukannya agar orang tua siswa merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya.
Pasalnya, banyak orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya dengan tidak pernah sekalipun membayarkan biaya pendidikan anaknya.
Ketua PWM DIY, Gita Danu Pranata menjelaskan selalu memberikan ruang bagi siswa tidak mampu. “Kami akan selalu membantu dan mencarikan jalan keluar dengan beasiswa dan sebagainya jika memang tidak mampu, tapi kalau orang tuanya punya kemampuan tapi tidak membayar itu yang kami tahan,” katanya, Rabu (23/11/2022).
Gita mengapresiasi pembebasan ijazah oleh Pemda DIY. “Saya dukung kebijakan ini karena jalan tengah, membantu sekolah karena perlu dana operasional dan sekaligus membantu orang tua yang tak mampu membayar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ibu Memanggil Pulang, Cara Lain Polda DIY Mengatasi Klitih
15 Hari Sebelum Lebaran, Jalan Nasional di Kulonprogo Dibikin 2 Lajur
Orang Tua Klaim Punya Bukti Polisi Menyiksa Terdakwa Klitih Gedongkuning
Bea Cukai Berikan Fasilitas Vooruitslag Hibah untuk Penanggulangan Erupsi Gunung Merapi
Advertisement
Lahan di Peta Tol Jogja Bawen Bertambah, 7 Kalurahan Diidentifikasi
Potensi Zakat DIY 2,2 Triliun, Namun yang Terealisasi Hanya Segini
Cegah Klitih, Ini yang Dilakukan Satpol PP Jogja
Berbekal CCTV, Polisi Tangkap Maling Motor di Srandakan
Belasan Kilogram Bubuk Mercon Dibakar dan Dimusnahkan
Advertisement
Tanggapi Perang Sarung, Begini Respons Bupati Sleman
Lima Bidang Tanah Kasultanan Jogja Diklaim Milik Keturunan Sultan HB VIII
Jadwal Konsultasi Publik Tol Jogja YIA di Kulonprogo Dirilis Awal April, Butuh Lahan 3 Juta Meter Persegi
Setelah Dipakai Fungsional di Lebaran, Tol Jogja Solo Resmi Dibuka Tahun Depan
Ratusan Difabel di Kulonprogo Bakal Terima Bantuan, Pemkab Siapkan Rp400 Juta
Advertisement
Sudah Ada Aduan THR, Disnakertrans DIY Akan Awasi 30 Perusahaan yang Bandel
Berita Pilihan
Advertisement
Bea Cukai Minta Pedagang Awul-Awul Beralih Menjual Produk UMKM
Advertisement
Deretan Negara di Eropa yang Bisa Dikunjungi Bagi Pelancong Berduit Cekak
Advertisement
Berita Populer
- Bupati Minta Dewan Pendidikan Beperan dalam Peningkatan Mutu di Gunungkidul
- Sekolah Aman Bencana di Bantul Perlu Perhatikan Penangan Kebakaran
- Dishub Sleman Segera Cek Kondisi PJU di Jalur Mudik
- Padat Karya Sleman Sasar 137 Titik Dengan Alokasi Anggaran Rp17 Miliar
- Pengendara Motor Tabrak Truk di Jalan Parangtritis, 1 Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
