Nama Kepala BKPPD Gunungkidul Dicatut dalam Surat Mutasi Palsu
Surat mutasi palsu mengatasnamakan Kepala BKPPD Gunungkidul beredar di lingkungan puskesmas. ASN diminta waspada terhadap modus penipuan.
Puluhan perahu jongkong bersandar di Pantai Gesing di Kalurahan Girikarto, Panggang, belum lama ini./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Mendekati pengujung tahun, pendapatan asli daerah (PAD) Gunungkidul dari sektor retribusi pariwisata masih jauh dari target. Dari total target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp27 miliar, Dinas Pariwisata (Dispar) DIY baru bisa merealisasikannya sebesar Rp18,9 miliar.
Kepala Dispar Gunungkidul, Muhammad Arif Aldian tak menampik bahwa memasuki akhir 2022, target PAD wisata masih jauh dari target. Hal ini terlihat dari penadapatan yang masuk baru sekitar 70%. “Kami baru meraih sekitar Rp18,9 miliar. Ini masih jauh dari target karena di 2021 diminta memperoleh pendapatan sebesar Rp27 miliar dari retribusi wisata,” kata Aldian, Jumat (2/12/2022).
Menurut dia, masih ada waktu satu bulan lagi guna memenuhi target tersebut. Ia pun tidak menampik untuk mencapainya meurpakan tugas yang berat, tapi akan tetap berusaha semaksimal mungkin.
Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan PAD dari sektor wisata. Selain terus melakukan promosi wisata, juga dilaksanakan pengawasan pemungutan retribusi pada saat dini hari. “Tengah malam kami datangi TPR untuk mengoptimalkan pendapatan,” kata mantan Kepala Bagian Organisasi, Setda Gunungkidul ini.
BACA JUGA: Tiga Bansos di Gunungkidul Cair Bersamaan untuk Puluhan Ribu Orang
Aldian menambahkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan retribusi wisata belum maksimal. Salah satunya dikarenakan kunjungan selama pandemic masih sangat fluktuatif. Selain itu, adanya kenaikan BBM juga ikut memberikan pengaruh terhadap pemasukan yang ada. Kondisi ini diperparah dengan adanya dampak dari Bencana Hidrometeorologi di Bumi Handayani.
“Jadi memang ada pengaruhnya. Untuk mencapai target yang ada memang tidak mudah, tapi pada Desember ini diharapkan meningkat signifikan karena bertepatan dengan libur natal dan libur akhir tahun,” katanya.
Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Gerindra, Sumaryanta mengatakan PAD wisata belum maksimal hingga sekarang. Menurut dia, Langkah paling efektif dengan memihak ketigakan penarikan retribusi, tetapi opsi ini tidak pernah diambil, meski ada desakan untuk melaksanakan.
Adapun cara kedua dengan menarik retribusi di setiap destinasi, sehingga penarikan bukan lagi berpatok pada kawasan wisata. Opsi ini dinilai akan lebih efektif dan adil. “Sekarang seperti ada ketimpangan. Misal untuk kawasan Baron hanya bayar Rp10.000 sudah bisa menikmati 16 pantai. Sedangkan di Timang, dengan tiket masuk Rp5.000 per orang hanya mendapatkan satu pantai saja,” katanya.
Dia berharap apabila opsi penarikan di tiap destinasi bisa diwujudkan, maka harganya bisa lebih diturunkan. “Jangan Rp10.000 jelas memberatkan pengunjung. Bisa saja per orang ditarik Rp3.000 di satu destinasi. Memang nominalnya kecil, tapi kalau berkunjung di lima pantai maka pendapatan yang masuk bisa lebih besar ketimbang yang berlaku sekarang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Surat mutasi palsu mengatasnamakan Kepala BKPPD Gunungkidul beredar di lingkungan puskesmas. ASN diminta waspada terhadap modus penipuan.
DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026 yang memperluas pengawasan pajak hingga tingkat desa dengan dukungan teknologi digital, web scraping, remote sensing, serta jejarin
5 bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan kebohongan: pola bicara berubah, ucapan tak selaras, isyarat wajah, senyum palsu, dan sentuhan hidung.
Piala Dunia 2026 di Meksiko ternyata hanya memberi dampak ekonomi terbatas. Pertumbuhan, konsumsi rumah tangga, hingga sektor hotel belum menunjukkan lonjakan.
Trump Media menawarkan akses lebih cepat ke unggahan Donald Trump di Truth Social dengan tarif Rp1,7 miliar per bulan. Skema ini memicu kritik soal.
Kementerian Haji dan Umrah resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti pada haji khusus. Jamaah kini hanya bisa berangkat sesuai nomor urut porsi untuk mencegah