Tolak Relokasi Makam yang Terkena Proyek Tol Jogja-YIA, Warga: Harga Mati!

Harianjogja.com, SLEMAN—Sosialisasi proyek tol Jogja-YIA di wilayah Sleman hari pertama, Senin (5/12/2022), di Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, diwarnai penolakan relokasi makam yang ikut terdampak tol di wilayah Kalurahan Trihanggo oleh puluhan warga.

Ada sekitar 20-30 perwakilan warga dari Dusun Salakan, Kalurahan Trihanggo, yang datang secara terpisah dengan undangan lainnya, yang kemudian langsung beraudiensi dengan lurah dan tim persiapan pembebasan lahan tol Jogja-Solo Seksi 3.

Salah satu warga yang ikut audiensi tersebut, Simul, menjelaskan ada satu kawasan makam yang berisi ratusan kuburan dari empat RT di Salakan yang akan terdampak tol, bernama makam Blimbing. “Planing-nya mau kena exit toll itu,” ujarnya.

Makam seluas sekitar 700 meter persegi tersebut menurutnya telah menjadi tempat peristirahatan secara turun-temurun. Maka warga tegas menolak jika makam tersebut harus direlokasi. “Kami keberatan kalau makam itu kena exit toll,” ungkapnya.

BACA JUGA: Deretan Pasal RKUHP yang Kontroversial dan akan Disahkan Besok

Walau belum pernah mendapat sosialisasi langsung sebelumnya dari tim persiapan, ia menekankan warga tidak menerima negosiasi apapun untuk merelokasi makam tersebut. “Kami tidak menerima relokasi, tidak menerima rembugan apa-apa, pokoknya harga mati,” katanya.

Ia berharap pemerintah juga mempertimbangkan aspek adat dan agama dalam menjalankan pembangunan. “Makam itu satu bentuk untuk menjaga silaturahmi kepada leluhur, juga untuk pemberian adat. Saya minta dengan sangat jangan dari norma hukum saja, tapi tolong dari norma adat, dari norma agama, harus dipelajari,” ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo, Dian Ardiyansyah, menuturkan baru mengetahui adanya penolakan warga tersebut. Meski demikian, pada sosialisasi kali ini memang tim persiapan belum meminta persetujuan warga.

“Sebetulnya hari ini tidak ada permintaan persetujuan atau tidak. Jadi ini baru saja tahap awal penyampaian informasi bahwa di wilayah Trihanggo akan ada pembangunan tol. Jadi dari tim persiapan baru penyampaian informasi awal,” katanya.

Merespons penolakan relokasi tersebut, tim persiapan akan kembali menggelar forum untuk mendiskusikan lebih lanjut. “Kami dari tim persiapan harus mengkaji dulu keberatannya seperti apa, nanti setelah itu kami juga akan mengkaji lebih dalam,” ungkapnya.

Anggota tim persiapan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY, Heru Purnomo, mengatakan setelah mempelajari substansi keberatan warga tersebut, tim persiapan akan berkoordinasi dengan instansi yang terlibat.

“Setelah itu kita akan bertemu menyampaikan informasi keberadaan objek tanah ini yang di sana ada makam dengan hak dan kewajiban dari ahli warisnya, karena tanah ini sudah masuk dalam trase jalan tol yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Ia juga belum mengetahui status makam itu merupakan cagar budaya atau bukan. Sebab jika merupakan cagar budaya, maka memang harus dihindari. “Kami akan koordinasi dulu dengan pihak kalurahan nantinya, melihat kondisi existing dan legalitas dari tanah yang dimaksud,” katanya.

Sosialisasi di Kalurahan Nogotirto ini diikuti oleh ratusan warga dari tiga kalurahan, yakni Nogotirto, Trihanggo dan Tirtoadi. Di ketiga kalurahan tersebut total terdapat sebanyak 304 bidang tanah yang akan terdampak tol Jogja-YIA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News