Pansus Penanggulangan Kemiskinan Kantongi Catatan Pengembangan Program

KULONPROGO—Ketua Pansus Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kulonprogo, Nasib Wardoyo, menyatakan ada sejumlah program yang dapat dioptimalkan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Binangun. Oleh karena itu, program kerja OPD pada 2023 harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

"Program harus mampu meningkatkan perekonomian warga miskin, bukan sekadar program berjalan, laporan pertanggung jawaban, kemudian selesai. Kami berharap APBD 2023 bisa terserap dan tepat sasaran," katanya saat ditemui, Senin (12/12/2022).

Pada sektor bantuan, misalnya, Nasib mewanti-wanti agar pemberian bantuan memperhatikan unsur pemberdayaan. "Berbagai bantuan dari Dinas Sosial harus tepat sasaran dan ada unsur pemberdayaannya, ada efek ekonomi bagi warga miskin penerima, paling tidak mampu meningkatkan pendapatan mereka," katanya.

Program padat karya juga tak luput dari catatan pansus. Nasib berharap meski program padat karya tidak bisa menanggulangi kemiskinan secara permanen, namun jumlahnya harus diperbanyak. "Lokasi harus diperbanyak, termasuk jenis yang dikerjakan, yakni pekerjaan yang memberikan akses peningkatan ekonomi, tidak hanya membangun tetapi tidak ada manfaatnya untuk peningkatan ekonomi, misalnya mendongkrak harga jual," ujarnya.

Program padat karya dapat diarahkan pada pembangunan akses pariwisata, jalur pertanian termasuk infrastruktur di sentra usaha mikro, sehingga infrastruktur yang dibangun meningkatkan perekonomian masyarakat.

DPRD Kulonprogo memiliki program aspirasi yang ditampung dari masukan masyarakat. Oleh karena itu, Nasib berharap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo membangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.

Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga dapat dilakukan sejumlah OPD. Nasib mencontohkan Dinas Pertanian maupun Dinas Perikanan yang memberi pelatihan pengolahan sumber daya pangan. Program ini dinilai dapat membantu menanggulangi kemiskinan karena barang tidak hanya dijual mentah, namun dapat diolah menjadi produk jadi yang meningkatkan daya jual.

"Produksi perikanan misalnya, tidak langsung djual dalam bentuk mentah, tetapi dapat diolah menjadi sambal ikan tongkol, tuna dan lainnya," katanya.

Secara umum, Nasib menjelaskan kemiskinan terbagi dalam dua aspek, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. "Kemiskinan kultural ini berkaitan dengan semangat, etos kerja, dan ini harus digalakkan terutama kepada generasi muda," ujarnya.

Kemiskinan juga terjadi lantaran banyaknya pengangguran. Padahal dengan adanya YIA dan nantinya jalan tol, seharusnya dapat menyerap SDM. "Ini tanggung jawab pemerintah untuk mendatangkan investor," katanya. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.