PPKM Dicabut, Sleman Tetap Buka Layanan Vaksinasi di Mal

Anisatul Umah

Jum'at, 06 Januari 2023 - 23:17 WIB

Bhekti Suryani

PPKM Dicabut, Sleman Tetap Buka Layanan Vaksinasi di Mal

Seorang lansia mendapatkan vaksinasi booster di Kantor Kecamatan Ngemplak, Sleman, Kamis (24/2/2022). - Ist.

Harianjogja.com, SLEMAN— Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman mencatat per 5 Januari 2023 capaian vaksinasi booster baru 48,79 persen. Sementara untuk vaksinasi lansia baru 11,36 persen.

Vaksinasi booster bahkan belum mencapai target di 2022 sebesar 50 persen. Kini pemerintah mengambil kebijakan mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Sleman, Khamidah Yuliati mengatakan Dinkes akan terus mendorong vaksinasi di tengah pencabutan PPKM.

Di antaranya dengan tetap membuka sentra vaksin di mal Sleman City Hall (SCH) setiap akhir pekan. Layanan vaksinasi reguler di puskesmas dan rumah sakit (RS) juga tetap dibuka.

"Meski PPKM dicabut tapi status pandemi belum dicabut oleh World Health Organization (WHO). Status darurat pandemi masih berjalan," ucapnya dihubungi, Jumat (6/1/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan tahun ini ditargetkan vaksinasi booster bisa digenjot semaksimal mungkin. "Meningkatkan capaian setinggi-tingginya. Demikian dari arahan dari Dinkes DIY. Tidak ada angka dari institusi di atas Dinkes Kabupaten," jelasnya.

Sebelumnya, Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama mengatakan keputusan ini sudah tepat karena situasi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali. Vaksinasi sudah cukup tinggi meski masih perlu ditingkatkan.

Tingkat kekebalan berdasarkan sero survei Covid-19 terakhir menurutnya juga sudah bagus. Setiap ada kenaikan kasus tidak diikuti kenaikan hospitalisasi dan kematian.

"Iya [tepat keputusan], karena saat ini situasi Indonesia sudah terkendali." Dicabutnya PPKM diperkirakan sedikit akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus karena lebih longgar. Tapi yang terpenting, kata Bayu, hospitalisasi bisa ditekan.

"Ini [booster] yang perlu sama-sama diperkuat, baik pemerintah, komunitas, akademisi, influencer, dan lain-lain. Dan tetap mempertahankan syarat wajib perjalanan booster," kata Bayu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.