Tunggakan PBB Gunungkidul Capai Rp26 Miliar, DPRD Soroti Penagihan
Tunggakan PBB-P2 Gunungkidul mencapai Rp26 miliar. DPRD meminta Pemkab mengoptimalkan penagihan untuk memperkuat PAD.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kasus pernikahan dini di Gunungkidul menurun pada 2022. Ini terlihat dari jumlah pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari.
Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama (PA) Gunungkidul, Khoiril Basyar, mengatakan sepanjang 2022 ada 171 pengajuan dispensasi nikah. Meski demikian, tidak semua pengajuan disetujui dan persetujuan diberikan kepada 161 pemohon.
Menurut dia, dispenasi nikah yang disetujui lebih sedikit dibandingkan pada 2021. Dua tahun lalu, 205 permohonan diajukan. “Tahun 2021 yang mengajukan 218 pemohon, tetapi yang diputus hanya 205 pemohon,” katanya, Rabu (11/1/2022).
BACA JUGA: Cerita Warga yang Sedih meski Mendapat Ganti Rugi Tol Jogja Solo Miliaran Rupiah
Khoril mengungkapkan ada sejumlah alasan pengajuan dispensasi nikah. Sesuai dengan Undang-Undang No.16/2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Meski demikian, banyak yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah berhubungan layaknya suami istri, hamil terlebih dahulu, hingga khawatir akan berbuat dosa.
“Bahkan ada yang mengajukan karena anaknya sudah lahir,” katanya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, Aris Winanta, mengatakan upaya pencegahan pernikahan dini terus dilakukan.
Aris menjelaskan ada tahapan pendampingan kepada pasangan pemohon dispensasi nikah. “Ada catatannya dan hasilnya diserahkan ke Pengadilan Agama untuk bahan keputusan,” katanya.
Menurut dia, upaya pendampingan dibutuhkan karena dari sisi psikologi calon mempelai belum siap secara mental.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Tunggakan PBB-P2 Gunungkidul mencapai Rp26 miliar. DPRD meminta Pemkab mengoptimalkan penagihan untuk memperkuat PAD.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.