Advertisement
Konflik Pemilihan Lurah Biasa Selesai 2 Tahun, Paguyuban Lurah Sleman Setuju Masa Jabatan 9 Tahun

Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Paguyuban lurah atau kepala desa di Sleman menyetujui perpanjangan masa jabatan lurah dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun.
Ketua Umum Paguyuban Lurah Manikmaya (Paguyuban Lurah Kabupaten Sleman), Irawan, menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan lurah. Masa jabatan sembilan tahun menurutnya bisa mengurangi konflik setelah pemilihan.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Menurutnya dibutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk mengembalikan kondisi konflik seperti semula. Masa jabatan yang lebih panjang juga akan membantu pembangunan dan program lain di tingkat kalurahan.
"Di Sleman konfliknya enggak ekstrem banget. Dibutuhkan waktu satu sampai dua tahun untuk bisa pulih dengan baik lagi," ucapnya, Selasa (24/1/2023).
BACA JUGA: Ramai-Ramai Soal Jabatan Jadi 9 Tahun, Lurah di Bantul Tidak Ikut-ikutan
Menurutnya konflik di tingkat kalurahan berbeda dengan pilkada dan pilpres. Pemilihan di tingkat lurah bersentuhan langsung dengan masyarakat desa sehingga konfliknya lebih tajam. "Konfliknya kan lebih menggigit, lebih terasa."
Setelah dua tahun memulihkan situasi akibat konflik, lurah yang baru menjabat bisa belajar menyesuaikan ritme kerjanya. "Menurut saya sembilan tahun ideal. Sekarang kan 18 tahun tiga kali [menjabat], kalau besok dua kali tapi sembilan tahun," ucap dia.
Demokrasi, menurutnya, masih tetap berjalan, tetapi waktu pemilihan yang diubah. Jabatan sembilan tahun, kata Irawan, juga menjadi tantantangan bagi lurah.
"Jangan sampai sudah diberikan waktu yang panjang untuk melakukan kegiatan tapi malah membuat masyarakat kecewa. Lurah dituntut punya kapasitas yang baik, mau belajar, dan punya kapasitas. Ini perlu diklat-diklat supaya mereka bisa, baik dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi," ujar dia.
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Mazdan Maftukha Assyayuti mengatakan perpanjangan masa jabatan tidak serta merta menjawab masalah polarisasi konflik. Konflik yang ditimbulkan setelah pemilihan lurah bisa melalui diselesaikan pendidikan politik, perbaikan kultur politik, etika politikus hingga kepala desa yang menangani pemilihan.
"Perpanjangan itu tidak jadi solusi nyata polarisasi di masyarakat."
Lamanya seseorang menduduki jabatan malah rentan memunculkan penyimpangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement

Banjir Kritik dan Kepala BRIN Didesak Mundur, Megawati Minta Jalan Terus!
Advertisement

Mengenal Kampung Batik Giriloyo yang Sempat Terpuruk Karena Gempa 2006
Advertisement
Berita Populer
- Nilai Transaksi di Pameran ATF 2023 Diperkirakan Lebih dari Rp5 Miliar
- 10 Tahun Baru Terungkap, Begini Kronologi Terungkapnya Pelecehan Seksual Remaja Masjid terhadap 20 Anak di Sleman
- Dalam 2 Hari, 2 Anak Meregang Nyawa di Jalanan Gunungkidul
- JCW Sebut Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp10 M di Sleman Kini Diusut Penegak Hukum
- Rampungkan Proyek Gedung Dewan, Pemkab Gunungkidul Gelontorkan Rp30,7 Miliar
Advertisement
Advertisement