Pemkot Jogja Klaim Cadangan Beras Pemerintah Cukup untuk 2 Bulan ke Depan

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Jogja menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Tarumartani cukup untuk stok kebutuhan pokok sampai dua bulan ke depan.

BACA JUGA: Warning! Cadangan Beras Pemerintah Menipis

Total ada sebanyak 46 ton beras per akhir tahun lalu dan direncanakan bertambah lagi pada tahun ini untuk mencukupi kebutuhan beras bagi warga setempat.

Kepala DPP Jogja Suyana menerangkan, jumlah 46 ton itu merupakan total kumulatif CBP yang dimiliki pada 2022 lalu. Untuk sementara waktu, stok tersebut dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. DPP berencana untuk menambah stok lagi jika sewaktu-waktu CBP dinilai kurang.

"Rencananya 2023 ini akan tambah lagi. Itu kan 2022 kemarin yang 46 ton. Kami akan buat regulasi untuk pemanfaatan beras cadangan karena beras cadangan itu kan banyak. Dari pemerintah ada, di kota ada, provinsi juga ada," jelas Suyana, Kamis (2/2/2023).

Sementara stok CBP di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) disebutnya juga tersedia untuk disalurkan dalam kondisi darurat maupun keperluan bantuan sosial. Misalnya saja BPBD, Dinas Sosial maupun yang lain. Ketersediaan CBP dinilainya akan membantu menstabilkan harga yang terlampau tinggi di pasaran.

"Rencananya begitu, ada aturan yang satu tapi bisa dipakai untuk bersama-sama, CBP kan bisa dipakai macam-macam misal kemiskinan atau bencana. Kalau terjadi kenaikan harga yang luar biasa baru bisa dikeluarkan. Kalau ada bencana kan dari BPBD cukup. Atau kemiskinan dari Dinsos," katanya.

Adapun penggunaan CBP itu biasanya merupakan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dalam keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan seperti kenaikan dengan lebih dari 25 persen dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut dan rawan pangan kronis karena kemiskinan.

"Sebetulnya soal stok pangan memang berkaitan erat dengan kebijakan fiskal atau moneter yang kewenangannya dari pusat dan kita disuruh pantau saja. Kita memang kemarin kerja sama dengan Sleman kalau sana kelebihan produksi maka bisa disampaikan ke kami, atau kalau Jogja kekurangan bisa minta tolong Sleman menyampaikan kepada kita," ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News