Pemkab Bantul Siapkan Aturan Pilur, Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong
Pemkab Bantul mulai matangkan Pilur 2026 di 30 kalurahan. Calon tunggal tetap bisa maju dan akan melawan kotak kosong.
Ilustrasi pengolahan sampah./Pixabay
Harianjogja.com, JOGJA—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja kembali memergoki warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Satu dari dua orang warga itu didenda senilai Rp250.000.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dody Kurnianto mengatakan akhir Januari lalu jawatannya sudah menindak empat orang warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di sejumlah titik. Baru-baru ini petugas kembali menyeret dua orang warga ke meja hijau lantaran kasus yang sama.
"Kami sekarang sifatnya sudah operasi yustisi. Bulan lalu, selain menahan KTP para pelanggar kami juga menjatuhkan sanski denda. Bulan ini ada dua warga lagi yang kami bawa ke meja hijau," kata Dody, Senin (13/2/2023).
Dody menyebut warga yang melanggar aturan pembuangan sampah kerap kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Kerap kali saat menerima laporan dari masyarakat soal praktik membuang sampah sembarangan, petugas malah tidak menemukan pelakunya. Warga sudah mengetahuinya jam-jam petugas berpatroli untuk kemudian membuang sampah di perbatasan wilayah atau area gelap.
BACA JUGA: Pantai Depok Bantul Dirombak Mulai 2024, Kios Akan Digeser Tergantung Sempadan Pantai
"Tiap hari kami lakukan operasi. Misalnya menemukan yang dibuang sembarangan jam, misal informasi jam 2 pagi, kami lakukan operasi. Setelahnya mereka sudah ada lagi. Mereka membuang jam 12 malam. Jadi kami juga kucing-kucingan tiap malam," ujarnya.
Terbaru, dua orang yang kedapatan membuang sampah sembarangan dicokok petugas. Dody mengklaim rata-rata warga yang membuang sampah sembarangan merupakan warga luar Jogja yang di wilayah mereka jarang terdapat depo atau lokasi penampungan sampah.
"Dari dua orang warga itu satu orang dikenai denda senilai Rp250.000. Harapan kami ini bisa menimbulkan efek jera dan masyarakat sadar bahwa persoalan sampah ini perlu kerja bersama untuk menyelesaikan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul mulai matangkan Pilur 2026 di 30 kalurahan. Calon tunggal tetap bisa maju dan akan melawan kotak kosong.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.