Kasus Tembak Data Vaksin Berdampak pada Rencana Penanggulangan Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA—Satuan Tugas Percepatan Vaksinasi DIY menyebut fenomena praktik tembak vaksin yang diungkap Polresta Jogja baru-baru ini bakal berdampak pada perencanaan penanggulangan Covid-19 yang disusun oleh pemerintah. Pembiaran terhadap tindakan pemalsuan status vaksinasi itu disebut akan memicu Covid-19 berpotensi kembali meluas. 

"Kita tentu prihatin dengan tindakan oknum itu, dia kan niatnya sendiri ya. Tidak melakukan hal yang benar. Mudah-mudahan nanti aparat bisa melakukan tindakan agar tidak terulang lagi," kata Ketua Satuan Tugas Percepatan Vaksinasi DIY Sumadi, Kamis (23/2/2023). 

Menurut Sumadi, data cakupan vaksinasi sangat penting dalam proses penanggulangan Covid-19 di wilayah setempat. Data yang valid terkait cakupan vaksinasi akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan status pandemi Covid-19. Penyimpangan terhadap data vaksinasi, kata dia tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang telah mati-matian dua tahun terakhir menanggulangi Covid-19. 

"Kita kan sudah kerja keras untuk penanggulangan Corona, adanya fenomena tembak vaksin ini tentu membuat program penanganan jadi sia-sia nanti semuanya," jelasnya. 

Baca juga: Ditemukan Kasus Jual-Beli Sertifikat Vaksin Covid-19, Begini Respons Dinkes Jogja

Praktik tembak data vaksin itu diungkap Polresta Jogja setelah melakukan patroli siber. Seorang tenaga kesehatan diamankan asal Pontianak. Ia menjual jasa itu lewat sosial media dengan beragam tarif untuk vaksin dosis 1, 2, dan 3. Pelanggannya tidak lagi perlu disuntik vaksin, hanya perlu menyertakan identitas diri status vaksinasi sudah tampil di aplikasi Pedulilindungi. 

"Dampaknya tentu fatal, itu berakibat pada perencanaan selanjutnya bahwa keadaan lapangan tidak mendukung dengan data yang tercatat, ke depan kita akan minta pada petugas di lapangan yang akan melakukan vaksinasi bahwa pencermatan itu harus dikaji," kata Penjabat Walikota Jogja itu. 

Sumadi mengakui bahwa tindakan oknum tembak data vaksin itu juga didukung dengan adanya masyarakat yang enggan divaksin, namun membutuhkan sertifikat untuk syarat perjalanan. "Perilaku masyarakat kita kan memang masih ada yang seperti itu, satu dua lah tapi kan tidak banyak. Kita tetap mengawal integrasi data dan yakin petugas di Jogja sudah profesional berkaitan dengan pekerjaannya," ucap Sumadi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News