Hadiri Apel Akbar Jaga Warga, GKR Hemas: Waspadai Pihak yang Tak Ingin Jogja Maju

Harianjogja.com, JOGJA — Saat menghadiri Apel Akbar Jaga Warga dan Merti Dusun warga Tamanmartani, Kalasan, Sleman, GKR Hemas meminta warga untuk mewaspadai sejumlah isu yang berkembang saat ini, khususnya terkait dengan Keistimewaan DIY dan isu politik jelang Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Hemas, ada beberapa hal yang harus terus dipertahankan dalam pengembangan masyarakat DIY, khususnya di Kalurahan Tamanmartani. Untuk itu, dia meminta kerja sama antara masyarakat, Pemda DIY, dan Kraton harus tetap dijaga. Hemas mengingatkan agar masyarakat jangan menyimpan kecurigaan atau rasa tidak percaya.

"Saya mendapati banyak pihak-pihak luar yang selalu ingin agar Jogja tidak bisa maju. Biasanya cara yang dilakukan adalah merusak kebersamaan pemerintah daerah, dengan rakyat, dan dengan Kraton," tandas Hemas, saat menghadiri Apel Akbar Jaga Warga Tamanmartani, Kalasan, Sabtu (11/3/2023).

BACA JUGA: Klitih di Titik Nol Jogja Viral, Begini Respons GKR Hemas

Dia mengatakan, pihak yang menginginkan keharmonisan di DIY terganggu dilakukan dengan cara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. "Masyarakat sering diracuni oleh informasi yang tidak akurat, bahkan bersifat hoaks yang bertujuan menimbulkan keraguan terhadap Kraton dan Pemda DIY. Kita harus benar-benar waspada dalam menghadapi hal ini," kata Hemas.

Selain itu, lanjut Hemas, kebudayaan Jogja harus kembali dijunjung tinggi. Munculnya kelompok Jaga Warga, kegiatan Merti Desa, aksi budaya jatilan, Beksan Wanara, pagelaran wayang, kata Hemas semuanya harus dilestarikan. Hemas mengingatkan agar warga tidak pernah malu melestarikan budayanya.

"Sebab semua negara di dunia juga melestarikan budayanya masing-masing. Orang Jepang tetap pakai Kimono, pengawal Raja Inggris tetap menggunakan seragam tradisional dan juga menunggang kuda, Orang Arab selalu menggunakan jubah dan kafiyeh [penutup kepala]. Kita harus bangga dengan blangkon, surjan dan jarik," kata Hemas.

Tak lupa, Hemas juga mengingatkan masyarakat sebentar lagi akan memasuki tahun politik. Dia meminta seluruh warga DIY bersatu dan tidak terpecah-pecah karena hanya perbedaan partai, perbedaan agama, dan juga perbedaan calon presiden.

"Pengalaman menunjukkan perpecahan akan merugikan kita semua. Kita harus selalu rukun, dan bisa menjaga tepa salira, bisa tetap nyawiji. Sing padha eling lan waspada. Lampah ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti," ujar Hemas.

Dia menjelaskan, Pemda DIY dan Kraton sudah membuat berbagai kegiatan untuk membangkitkan budaya Jogja. Dari Beksan Wanara dan Tari Golek Menak yang dibuat flashmob, film pendek Marak dan Nyawiji Migunani, Simposium Internasional tentang Budaya Jawa, penulisan aksara Jawa di Google Board, hingga berbagai kegiatan rutin di Kraton.

Saat kegiatan masyarakat sudah berjalan kembali, dan kegiatan kebudayaan selalu berlangsung dengan meriah. Event-event budaya berlangsung setiap minggu di seluruh pelosok Jogja. Baik di desa-desa yang melestarikan tradisi Merti Desa dan sejenisnya, sampai pada sentra-sentra pertunjukan seperti di Pelataran Candi Prambanan, Tebing Breksi, Bangsal Sri Manganti Kraton, Jogja Nasional Museum dan tempat-tempat lain di seluruh Jogja.

"Kegiatan wayang kulit pun berhasil kita hidupkan kembali. Untuk menonton sekarang cukup datang ke Balai Desa, atau datang ke desa tetangga, dengan Dalangnya yang masih muda, tetapi bisa memberikan hiburan semalam suntuk," katanya.

Tahun ini, kata Hemas merupakan tahun kebangkitan. Berbagai masalah harus diselesaikan satu persatu. Kraton bersama dengan Pemda DIY, pemkab/Pemkot, panewu, lurah, hingga Jaga Warga tentu juga memberikan peran yang besar dalam kebangkitan ini. 

"Saya sendiri, tentunya sebagai anggota DPD RI akan terus membawa aspirasi rakyat Jogja, dan juga aspirasi pemerintah daerah, untuk diperjuangkan di Jakarta sana. Rata-rata selama satu tahun ada 90 aspirasi yang kita perjuangkan, dari masalah yang sederhana di kalurahan, sampai dengan masalah yang terkait dengan kepentingan nasional," katanya.

Biasanya, sambung Hemas, sekitar separuh asipirasi yang masuk dibantu diselesaikan di daerah. Terdapat sekitar 40-50 terserap dalam kebijakan kementerian dalam sekala kecil, dan minimal ada 10 aspirasi per tahun yang kemudian muncul sebagai kebijakan nasional.

"Kegiatan seperti ini adalah inisiasi dari masyarakat yang harus mendapat dukungan dari pemerintah di atasnya. Jangan sampai kita luput dalam memberikan dukungan. Harus ingat bahwa Jogja Istimewa bukan hanya daerahnya, tetapi juga istimewa orangnya. Lanjutkan perjuangan masyarakat Jogja!"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News