Didemo Mahasiswa karena Uang Kuliah, Ini Respons Rektor UGM

Harianjogja.com, SLEMAN– Aliansi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi menolak uang pangkal di Gedung Balairung, Senin, (13/3/2023). Tim Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM (BEM KM UGM), Al Syifa Rachman mengatakan uang pangkal ini diwacanakan pada 17 Januari 2023 lalu.

Menurutnya jika melihat dari universitas lain yang menerapkan uang pangkal, sifatnya wajib bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Sementara belum tentu semua mahasiswa dari keluarga mampu.

"Maka kami ingin memperjuangkan hal tersebut. Sejak audiensi dan hearing dari pihak rektorat selalu berkutat UGM butuh semacam dana," jelasnya ditemui di sela-sela aksi, Senin (13/3/2023).

Dia menjelaskan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), maka UGM bisa membuat badan usaha dan meningkatkan pendapatan. Selain itu ada juga platform alumni bagi yang mau memberikan donasi.

BACA JUGA: Polisi Terduga Penyiksa Terdakwa Klitih Gedongkuning Bakal Disidang

"Kami menolak uang pangkal dan pungutan lain di luar Uang Kuliah Tunggal [UKT]. Dan di tahun lalu ada sumbangan sukarela, kami juga menolak karena kami sudah memiliki platform sumbangan sahabat UGM, jadi menurut kami hal tersebut bisa didesentralisasikan," jelasnya.

Rektor UGM, Ova Emilia bersama jajarannya menemui peserta aksi. Ova mengatakan UGM memang menerima bantuan dari pemerintah karena statusnya sebagai PTN BH. Akan tetapi bantuan tersebut tidak bisa menutupi Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

"Dengan adanya APBN tersebut, ternyata informasi dari keuangan, kami mengalami defisit. Kami membedakan antara masukan yang berkaitan dengan uang untuk operasional kuliah, dengan uang-uang yang lain. Karena uang kuliah ini pemasukannya sekitar sepertiga dari yang masuk UGM," ucapnya.

Ia menegaskan UGM ingin membantu sebanyak mungkin mahasiswa kurang mampu. Jangan sampai ada yang Drop Out (DO) karena tidak punya uang. Menurutnya tidak semua mahasiswa UGM berkurangan, banyak juga yang mampu. Nampak dari mobil mahasiswa yang berjejer di parkiran.

Sumbangan hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri dan mampu. Karena bagi yang tidak mampu, tidak perlu membayar sumbangan. Berdasarkan simulasi dari tahun-tahun sebelumnya besarannya empat persen dari total mahasiswa.

"Saya justru malah ingin mengajak adik-adik, tolong apabila ada yang perlu dibantu mari kita bantu, ada yang missing dari sistem ayo kita bantu dan kita carikan jalan keluar, kita nggak ingin ada anak yang keluar DO. Tapi orang yang mampu kalau saya lihat datanya ini ada data penghasilan orang tua, itu ada yang sampai Rp500 juta per bulan," katanya.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Supriyadi mengatakan akan ada beasiswa di dalam skema kebijakan UKT atau disebut UKT bersubsidi. Selama ini dikenal delapan level UKT, level satu dan dua ditetapkan Rp500 ribu dan Rp1 juta per semester.

"Dua kelompok ini nanti kami satukan, kami berikan subsidi 100 persen. Jadi tidak lagi Rp500 ribu atau Rp1 juta, tapi nol rupiah. Jadi mahasiswa yang nanti masuk kelompok subsidi 100 persen nol rupiah tidak perlu membayar uang kuliah," ungkapnya.

Selanjutnya nanti akan subsisi 75 persen, 50 persen, 25 persen. Dan yang mampu nanti akan membayar UKT pendidikan unggul. "UKT dengan besaran kalau kita bandingkan dengan UKT level delapan yang sekarang berlaku di setiap Prodi itu adalah lebih rendah."

Lebih lanjut dia menyampaikan, skema ini lebih baik dan berkeadilan bagi para calon mahasiswa baru. Program ini akan berlaku bagi calon mahasiswa angkatan 2023/2024 ini.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News