Advertisement

Promo November

Banyak Gepeng Luar Daerah, Disdukcapil Jogja Jamin Layanan Adminduk

Triyo Handoko
Rabu, 15 Maret 2023 - 23:47 WIB
Budi Cahyana
Banyak Gepeng Luar Daerah, Disdukcapil Jogja Jamin Layanan Adminduk Suasana desiminasi LBH Jogja terkait penelitian kepemimpinan Gubernur DIY 2017-2022, Selasa (14/3/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja menyebut banyak gelandangan dan pengemis (gepeng) di Jogja tak memiliki dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Akibatnya para gepeng tersebut tak mendapat layanan dasar sebagai haknya.

Koordinator Divisi Pendidikan dan Pengkaderan LBH Jogja Kharisma Wardatul menjelaskan gepeng di Jogja menghadapi kondisi yang rentan.

Advertisement

“Kondisi mereka sangat kompleks dalam menghadapi kerentanan, tidak memiliki kartu identitas membuat layanan dasar mereka tak terpenuhi,” katanya, Selasa (14/3/2023). 

Tidak adanya kartu identitas dan dokumen adminduk, jelas Kharisma, menyebabkan akses gepeng ke bantuan pemerintah tak ada. “Mislanya BLT, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Yang paling rentan adalah gepeng usia anak, hak dasar pendidikan yang harusnya mereka peroleh tidak dapat diakses,” jelasnya.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jogja Septi Sri Rejeki menyebut jawatannya selalu terbuka kepada gepeng dalam pencatatan adminduk. “Kami tidak tebang pilih, gepeng dari luar daerah pun kami layani haknya untuk pencatatan adminduk,” tegasnya, Rabu (15/3/2023).

Tantangan utama pencatatan adminduk gepeng, jelas Septi, adalah belum maksimalnya penertiban yang dilakukan. “Yang bertugas menertibkan Satpol PP Jogja dan Dinsos Jogja, setelah mereka baru kami hadir jika memang gepeng tersebut tak memiliki dokumen adminduk. Selama ini jika Dinsos meminta kami mendata gepeng untuk mencatatkan adminduk kami selalu melayani,” jelasnya. 

Bahkan gepeng yang terdaftar di luar daerah, lanjut Septi, jika tidak mau balik ke daerahnya akan difasilitasi Disdukcapil untuk pindah domisili. “Untuk kasus seperti pemindahan domisili ini kami koordinasi dengan daerah asalnya lewat Dinsos, karena kami tidak bisa mengotak-atik data yang sudah terdaftar,” katanya.

Septi menjamin layanan adminduknya tidak mebeda-bedakan status dan asal seseorang. “Termasuk untuk gepeng kami sangat terbuka dan pasti kami layani,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029

News
| Jum'at, 22 November 2024, 13:47 WIB

Advertisement

alt

Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism

Wisata
| Selasa, 19 November 2024, 08:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement