Advertisement
Banyak Gepeng Luar Daerah, Disdukcapil Jogja Jamin Layanan Adminduk
Suasana desiminasi LBH Jogja terkait penelitian kepemimpinan Gubernur DIY 2017-2022, Selasa (14/3/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja menyebut banyak gelandangan dan pengemis (gepeng) di Jogja tak memiliki dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Akibatnya para gepeng tersebut tak mendapat layanan dasar sebagai haknya.
Koordinator Divisi Pendidikan dan Pengkaderan LBH Jogja Kharisma Wardatul menjelaskan gepeng di Jogja menghadapi kondisi yang rentan.
Advertisement
“Kondisi mereka sangat kompleks dalam menghadapi kerentanan, tidak memiliki kartu identitas membuat layanan dasar mereka tak terpenuhi,” katanya, Selasa (14/3/2023).
Tidak adanya kartu identitas dan dokumen adminduk, jelas Kharisma, menyebabkan akses gepeng ke bantuan pemerintah tak ada. “Mislanya BLT, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Yang paling rentan adalah gepeng usia anak, hak dasar pendidikan yang harusnya mereka peroleh tidak dapat diakses,” jelasnya.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jogja Septi Sri Rejeki menyebut jawatannya selalu terbuka kepada gepeng dalam pencatatan adminduk. “Kami tidak tebang pilih, gepeng dari luar daerah pun kami layani haknya untuk pencatatan adminduk,” tegasnya, Rabu (15/3/2023).
Tantangan utama pencatatan adminduk gepeng, jelas Septi, adalah belum maksimalnya penertiban yang dilakukan. “Yang bertugas menertibkan Satpol PP Jogja dan Dinsos Jogja, setelah mereka baru kami hadir jika memang gepeng tersebut tak memiliki dokumen adminduk. Selama ini jika Dinsos meminta kami mendata gepeng untuk mencatatkan adminduk kami selalu melayani,” jelasnya.
Bahkan gepeng yang terdaftar di luar daerah, lanjut Septi, jika tidak mau balik ke daerahnya akan difasilitasi Disdukcapil untuk pindah domisili. “Untuk kasus seperti pemindahan domisili ini kami koordinasi dengan daerah asalnya lewat Dinsos, karena kami tidak bisa mengotak-atik data yang sudah terdaftar,” katanya.
Septi menjamin layanan adminduknya tidak mebeda-bedakan status dan asal seseorang. “Termasuk untuk gepeng kami sangat terbuka dan pasti kami layani,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bertanding Malam Ini, Berikut Susunan Pemain dan Head to Head Persik Kediri vs PSS Sleman
JJLS Disebut Rawan, Bupati Gunungkidul Minta Kelompok Jaga Warga Mengambil Peran
Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
Daftar Calon Bupati Lewat Golkar, PDIP, dan Gerindra, Ini Penjelasan Abdul Halim
Advertisement
Mahasiswa KKN UNY Kenalkan Inovasi Mi Sehat dari Kentang
Heroe Poerwadi Kumpulkan Berkas Pendaftaran Cawali ke DPD Golkar Kota Jogja
Danais Kembali Dikucurkan untuk Mendukung Program Becak Listrik di 2024
Ketua Pemuda Muhammadiyah DIY Ramaikan Bursa Calon Wakil Bupati Gunungkidul
Tiga Orang Melamar Jadi Bupati Bantul dan Lima Jadi Wakil Bupati, Kenali Namanya
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Butuh Minimal 10 Orang PPK Tiap Kapanewon
10 Kandidat Kepala Daerah Kulonprogo Melamar ke Golkar, Ada Mantan Bupati hingga Ketua Partai
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
Ular Sanca Sepanjang 3,5 Meter Masuk ke Panti Asuhan di Gunungkidul, Berhasil Ditangkap Dinihari
Budayawan di Jogja Dilibatkan Pembuatan Maskot Pilkada 2024
Advertisement
Pembangunan TPS Sementara Gadingsari di Bantul Jalan Terus, Lahan Masih Dibersihkan
Berita Pilihan
Advertisement
Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Semula April, Kesiapan Pengolahan Sampah di Kota Jogja Mundur hingga Awal Mei
- Tabon Hadirkan Karya Seni Partisipatif, Spiritualitas Islam hingga Isu Sosial
- Pemkot Jogja Gandeng Kantor Pertanahan Dorong Digitalisasi UMKM
- Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 24 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Rabu 24 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Advertisement
