Low Season, Kunjungan Wisata ke Gunungkidul Turun 20%

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul mencatat saat sekarang sedang memasuki low season kunjungan wisata. Akibatnya tingkat kunjungan ke destinasi menurun sekitar 20%.

Kepala Dispar Gunungkidul, Muhammad Arif Aldian mengatakan masa low season terjadi antara Februari-Maret. Meski demikian, tingkat kunjungan wisatawan yang rendah diperkirakan akan berlanjut hingga jelang perayaan Idulfitri.

Menurut dia, kondisi ini merupakan hal yang biasa karena terjadi setiap tahunnya. Penurunan terjadi karena tidak ada agenda liburan sekolah yang berpengaruh terhadap kunjungan. “Memang masih ada kunjungan, tetapi ada penurunan sekitar 20 persen,” katanya, Kamis (16/3/2023).

BACA JUGA: PHRI Sleman Sebut Okupansi Hotel Awal Tahun Capai 70 Persen

Aldian optimistis kondisi ini tidak akan selamannya. Pasalnya, setelah lebaran hingga Juni akan menjadi masa peak season, seiring dengan memasuki masa liburan sekolah. “Mudah-mudahan kondisi semakin membaik dan tingkat kunjungan kembali normal seperti sebelum terjadinya pandemi,” katanya.

Tahun ini Dispar Gunungkidul menargetkan kunjungan wisata sebanyak 4,1 juta orang. Total hingga pertengahan Maret orang yang berkunjung  ke destinasi wisata di Bumi Handayani sebanyak 437.721 orang. “Memang masih jauh dari target, tetapi kami berusaha hingga akhir tahun bisa tercapai,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Sugito mengatakan, ikut mencemarti berkaitan dengan kunjungan wisata di Gunungkidul. Menurut dia, di 2022 lalu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terpenuhi. “Ada selisih sekitar Rp5 miliar kekurangannya. Sebab, PAD yang masuk tidak memenuhi target,” katanya.

Menurut dia, sudah ada upaya peningkatan pengawasan untuk mengurangi risiko kebocoran pendapatan di sektor retribusi wisata.  Diharapkan dinas pariwisata bisa memaksimalkan potensi agar target PAD bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanankan. “Kami di komisi B ikut terjun langsung mengawasi proses penarikan di lapangan. Pengawasan ini akan kami masukan dalam rekomendasi fungsi pengawasan milik DPRD yang diserahkan ke bupati,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News